BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Penegak hukum Malaysia melakukan penyelidikan internal atas dugaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025. Akibat penembakan itu, dua orang PMI tewas, tiga lainnya luka-luka.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, penyelidikan tersebut juga akan mencari tahu apakah telah terjadi pelanggaran prosedur personel APMM yang melakukan penempakan terhadap PMI di perairan Malaysia.
Saifuddin menegaskan jika ada ancaman, prosedur standar penggunaan senjata api harus tetap dipatuhi personel APMM dalam situasi tersebut.
“Ketika radar mendeteksi aktivitas mencurigakan, bagaimana APMM menilai situasi tersebut ketika mereka bertugas pukul 3 pagi di tengah gelapnya lautan?” kata Menteri Saifuddin yang dikutip Minggu, (16/2/2025)
Saifuddin menjelaskan, penyelidikan internal pihak kepolisian Malaysia di tahap awal mendapati operasi APMM tersebut diduga terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia mengklaim, individu yang ditahan dalam operasi tersebut adalah pelaku utama dalam pergerakan aktivitas TPPO.
Saifuddin juga memastikan bahwa penyelidikan tersebut akan menilik dugaan pelanggaran hukum lain, seperti UU Senjata Api 1960 dan UU Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.
Ia juga memastikan bahwa otoritas Malaysia akan memberikan informasi terbaru seiring kemajuan dalam penyelidikan yang berlangsung.
BACA JUGA: WNI Korban Penembakan APMM Malaysia Meninggal Dunia Usai Dirawat di RS
Sebelumnya, Saifuddin menyatakan bahwa dalam insiden tersebut, radar APMM mendeteksi suatu “kontak mencurigakan” di perairan negara, sehingga otoritas langsung mengirimkan tim penindak untuk menghadang dan memperingatkan perahu tersebut dengan pelantang suara, namun tidak direspons.
Kasus tersebut akan diselidiki pihak kepolisian Malaysia di bawah Pasal 307 (Percobaan pembunuhan) dan 186 (Penghalangan tugas pejabat publik) KUHP Malaysia, Pasal 39 (Penggunaan senjata api) UU Senjata Api 1960, dan Pasal 26A (Penyelundupan migran) UU Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.
(Kaje/budis)
