Tarif QRIS 0,3 Persen Dibebankan pada UMKM, Pemerintah Klaim Tak Ganggu Onboarding

BI Ungkap Implementasi Penuh QRIS di China Ditargetkan Akhir 2025
Ilustrasi-Penggunaan QRIS (envato)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, mengatakan bahwa tarif QRIS sebesar 0,3 persen yang dibebankan kepada pelaku UMKM tidak mempengaruhi target 30 juta UMKM dapat onboarding digital pada tahun 2024.

“Saya meyakini bahwa Bank Indonesia (BI) membebankan biaya kepada pelaku UMKM itu berbanding lurus dengan apa yang selama ini difasilitasi BI kepada pengembangan UMKM,” kata Fiki saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Fiki mengklaim hingga tahun 2023, proses onboarding UMKM untuk menggunakan QRIS tak mengalami hambatan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, sudah ada 22 juta UMKM yang menggunakan QRIS di tahun 2023.

“Semua sudah on track,” kata Fiki.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Diprediksi Bakal variatif!

Untuk diketahui, Bank Indonesia menerapkan tarif baru Merchant Discount Rate (MDR) layanan QRIS untuk pelaku usaha mikro sebesar 0,3 persen yang berlaku per 1 Juli 2023.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa onboarding UMKM akan mempermudah pelaku UMKM untuk melebarkan usahanya ke skala yang lebih besar.

“Sekarang pola belanja masyarakat itu mayoritas sudah secara digital. Dengan adanya QRIS jadi bisa menyesuaikan transaksi dengan pola belanja masyarakat sekarang,” kata Edy.

Edy menilai penerapan tarif tersebut tidak memberatkan pelaku UMKM. Menurut Edy, jika margin keuntungan penjualan sebesar 10 persen, penjual mendapatkan keuntungan sebesar 9,7 persen meskipun ada potongan sebesar 0,3 persen tersebut.

“Kalau enggak ada QRIS dan masyarakat tidak jadi beli, malah tidak dapat keuntungan sama sekali,” kata Edy.

Menjawab pertanyaan wartawan, Edy meminta agar pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM yang berada di daerah yang memiliki kendala untuk onboarding UMKM ke ekosistem digital.

“Kalau pemerintah ingin merealisasi target onboarding 30 juta UMKM ke ekosistem digital, ya tolong di fasilitasi dong. Kaya sinyal internet atau literasi digital para pelaku UMKM di daerah,” kata Edy.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
KDS Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
KDS: Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
Pelatih Baru Timnas Indonesia John Herdman
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Oman: Ujian Perdana John Herdman di GBK, Garuda Bidik Hasil Positif
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Berita Lainnya

1

2

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

3

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

4

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

5

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara