CILACAP,TM.ID: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, melalui Dinas Ketahanan Pangan, menggelar gerakan pangan murah (GPM) untuk mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran, yang kini mencapai Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per kilogram.
“Kami mengoptimalkan gerakan pangan murah dengan menggandeng Perum Bulog Cabang Banyumas untuk menjual beras yang lebih murah dari harga pasaran,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto melansir Antara, Minggu (25/01/2/2024).
Sigit menambahkan, GPM dilakukan dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang harga eceran tertingginya sebesar Rp10.900 per kilogram untuk dijual dengan harga Rp10.200 per kilogram.
BACA JUGA: DPR Curigai Ada Kartel Penyebab Harga Beras Naik Ugal-ugalan
Selain untuk mengendalikan lonjakan, adanya GPM untuk menekan inflasi di Cilacap, Jawa Tengah.
“Rencananya, kami akan menggelar gerakan pangan murah hingga empat pekan ke depan dengan menggandeng empat gudang Perum Bulog Cabang Banyumas yang ada di Cilacap, yakni Gumilir, Lomanis, Maos, dan Majenang, mengingat animo masyarakat untuk membeli beras SPHP ini cukup tinggi,” kata Sigit.
Ia tak menampik, bahwa harga beras di Cilacap saat sekarang tergolong tinggi meskipun produksi padi di kabupaten yang menjadi salah satu lumbung beras Jawa Tengah itu surplus sekitar 300.000 ton pada 2023.
Namun, kata dia, secara neraca pangan, stok beras di Kabupaten Cilacap mencukupi kebutuhan hingga 2,5 bulan ke depan dan masih surplus 43.443 ton.
Menurut Sigit, lonjakan harga beras salah satu yang menjadi faktornya masa panen sebagian besar area persawahan di Kabupaten Cilacap sebagai dampak kekeringan yang dibarengi dengan fenomena El Nino.
“Kalaupun kemarin ada yang panen, itu hanya beberapa daerah, dan tidak merata. Panen raya diperkirakan akan berlangsung pada bulan April,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, upaya pengendalian harga beras di pasaran dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah untuk 196.685 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Cilacap.
“Penyaluran bantuan pangan ini telah dilaksanakan sejak bulan Januari dan akan berlangsung hingga Maret, masing-masing KPM menerima 10 kilogram per bulan. Mudah-mudahan dapat ditambah untuk tiga bulan berikutnya, yakni April, Mei, dan Juni,” katanya.
Dengan demikian, Sigit mengimbau masyarakat untuk mengurangi perilaku konsumsi boros makanan, sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
(Saepul/Aak)
