BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Ribuan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini berada di ambang risiko hukum. Dari hampir 12.000 aset yang tercatat, hanya sekitar 500 di antaranya yang telah memiliki sertifikat resmi hak pakai.
Kondisi ini terungkap dalam laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti lemahnya tata kelola aset daerah. Minimnya legalitas membuat sebagian besar aset publik rawan tumpang tindih kepemilikan, penggunaan tanpa izin, hingga potensi gugatan hukum dari pihak ketiga.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengaku persoalan ini menjadi pekerjaan rumah besar yang belum bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Setiap tahun kami menjalankan program sertifikasi aset daerah. Tapi prosesnya memang tidak bisa sekaligus. Ada yang difasilitasi BPN, ada juga yang harus kita biayai sendiri,” kata Iskandar, Senin (13/10/2025).
Iskandar menambahkan, lambannya progres penyertifikatan disebabkan oleh sejumlah kendala teknis, mulai dari verifikasi data, kelengkapan dokumen, hingga keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset.
Baca Juga:
Air Bersih Terancam Putus, Pemkot Bandung Turun Tangan Selamatkan 150 Rumah di Taman Sakura Indah
Hadapi Krisis Kuota TPA Sarimukti, Pemkot Bandung Perluas Penggunaan Insinerator Ramah Lingkungan
“Yang penting saat ini, seluruh data aset sudah kami lengkapi dan siap diproses agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Memang ada beberapa tanah yang masih dalam sengketa,” ucapnya.
Minimnya aset bersertifikat bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap perlindungan aset publik. Tanah atau bangunan pemerintah yang belum bersertifikat bisa diklaim pihak lain, bahkan dijadikan agunan secara ilegal.
BPK sendiri telah berulang kali menyoroti lemahnya dokumentasi aset dalam audit tahunan Pemkot Bandung. Aset tanpa sertifikat juga berpotensi mengganggu penilaian terhadap laporan keuangan daerah.
Meski program sertifikasi terus berjalan setiap tahun, kecepatannya dinilai terlalu lambat dengan laju saat ini, penyelesaian seluruh aset diperkirakan bisa memakan waktu lebih dari dua dekade jika tidak ada strategi percepatan.
“Kita terus berkoordinasi dengan BKAD untuk mempercepat langkah, tapi tentu semua harus sesuai regulasi dan tahapan yang berlaku,” ujarnya.
Namun publik mulai mempertanyakan sejauh mana koordinasi tersebut efektif, mengingat data aset bersertifikat tak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.
Keterlambatan ini bukan sekadar masalah birokrasi, tetapi menyangkut keamanan kekayaan daerah. Setiap aset pemerintah adalah milik publik yang harus dijaga agar tidak berpindah tangan atau disalahgunakan.
Jika proses sertifikasi terus tertunda, risiko kehilangan aset bisa menimbulkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah, sekaligus mencoreng tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(Kyy/_Usk)
