BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Sebanyak 150 rumah di Komplek Taman Sakura Indah, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terancam kehilangan pasokan air bersih. Ancaman itu muncul setelah pihak pengembang berencana memutus suplai air pada 15 Oktober 2025 mendatang.
Kabar pemutusan pasokan air tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diterima warga pekan lalu, dengan alasan teknis dan administratif. Sontak, hal ini memicu keresahan karena selama ini seluruh rumah di komplek itu bergantung sepenuhnya pada sistem distribusi air milik pengembang belum tersambung ke jaringan PDAM Tirtawening.
Salah seorang warga, Irfan, mengatakan masyarakat panik karena tak punya alternatif sumber air lain.
“Kalau air dari pengembang diputus, 150 rumah akan kesulitan total. Kami langsung melapor ke Pemkot Bandung, dan bersyukur responsnya sangat cepat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut Erwin menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak akan membiarkan warga kekurangan air bersih.
“Kami sudah siapkan dua langkah cepat. Pertama, PDAM akan menyalurkan air bersih sebanyak 20 tangki per hari bila pengembang benar-benar menghentikan pasokan. Kedua, DPKP akan menindaklanjuti opsi pengeboran air tanah dengan memanfaatkan lahan fasum dan fasos di kawasan ini,” ujar Erwin.
Baca Juga:
Ultraman Terjun Bebas Tiban Polisi di Demo PDAM Indramayu, Netizen: Pertanda Tidak Baik-baik Saja
Erwin menambahkan, distribusi air tangki akan dilakukan langsung ke blok-blok rumah terdampak, dengan pengawasan agar pembagian berjalan tertib dan merata. Namun, Erwin menegaskan langkah ini bersifat darurat sambil menunggu penyelesaian administratif antara pengembang dan pemerintah.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menyiapkan solusi jangka panjang agar warga memiliki sumber air mandiri. DPKP ditugaskan melakukan kajian cepat untuk pembangunan sumur bor permanen di lahan fasilitas umum yang tersedia.
“Kami ingin warga tidak lagi tergantung pada pengembang. Asal legalitas lahan jelas dan sumber airnya mencukupi, kami siap bantu pembangunannya,” ucapnya.
Erwin menilai, upaya cepat ini penting agar persoalan air tidak berkembang menjadi krisis sosial.
“Pemerintah tidak menunggu sampai air benar-benar berhenti. Kami hadir lebih dulu untuk menjaga hak warga atas air bersih, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Erwin juga mengimbau warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Menurutnya, penyelesaian terbaik adalah melalui dialog yang difasilitasi pemerintah.
“Kami ingin situasi tetap kondusif. Pemerintah menjadi penengah untuk memastikan hak warga terlindungi dan pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)
