JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho menyambut baik baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan (reshuffle) terhadap Kabinet Merah Putih.
Ia berharap, para menteri baru yang telah memegang mandat dari presiden harus mampu beradaptasi dengan situasi nasional maupun perkembangan di tingkat internasional.
“Baguslah reshuffle dilakukan untuk perbaikan efektivitas pemerintahan, untuk stabilitas politik keamanan dari presidensi Pak Prabowo sendiri dan bagaimana mengejar transformasi nasional dan being adaptive di tingkat global,” kata Wibawanto kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Wibawanto menekankan, reshuffle itu tidak semata-mata sebagai pergantian posisi antarpolitikus. Justru, menurutnya, seharusnya perombakan kabinet seharusnya menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Jadi reshuffle kabinet itu bukan hanya bicara mengenai rotasi politisi. Tetapi bicara mengenai reformasi bagaimana governing arsitektur itu diwujudkan, baik dalam bentuk bangunan institutionalnya,” ucapnya.
Ia pun merincikan, figur yang pantas untuk menjadi menteri harus memenuhi tiga unsur kriteria utama. Adapun itu, pertama adalah kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya, kedua loyal terhadap visi presiden, dan ketiga memiliki integritas tinggi agar tidak berpotensi melakukan pelanggaran etika maupun hukum di masa depan.
BACA JUGA:
Reshuffle Kabinet: Agung Yansusan Harap Semangat Baru Tak Sekadar Formalita
Akankah Reshuffle Kabinet Terjadi Lagi, karena Masih Ada Figur Dekat Jokowi?
“Makanya harus di security clearance ulang siapa pun yang masuk ke situ nantinya. Nah karena kalau sampai ada ketidakefektifan di dalam kabinet, itu nanti kebijakan pemerintah itu stagnan dan akhirnya membuang waktu dan kehilangan momentum,” sambungnya.
Wibawanto juga menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, hak prerogatif dalam memilih anggota kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi pembantunya.
“Presiden memilih kabinet itu dengan freedom of action 100 persen, palingan 99%. Freedom of action. Jadi keputusan untuk memilih, karena itu adalah wajah presiden. Jadi kalau ada yang salah dengan kabinet, yang kena presiden, yang bagus kabinet, yang bagus presiden,” pungkasnya.
(Saepul)
