JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyesalkan insiden kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan Muktamar ke-10, berakibat pada sejumlah kader mengalami luka hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono menyatakan, kericuhan semacam itu seharusnya tidak terjadi dalam forum tertinggi musyawarah partai.
“Ada beberapa kader kami yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya. Tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum,” ujar Mardiono di Jakarta, mengutip dari Antara, Minggu (28/09/2025).
Mardiono juga menuturkan bahwa tanda-tanda potensi gangguan telah terlihat sejak awal pelaksanaan muktamar. Ia menduga ada kelompok tertentu yang datang dengan agenda tersembunyi.
“Sejak awal sudah ada gelagat pihak-pihak lain yang akan memaksakan kehendak dalam proses Muktamar ini untuk kepentingan tertentu,” ucap Mardiono.
Meski forum pemilihan berlangsung secara tertutup dan hanya melibatkan unsur internal partai, Mardiono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi rekaman dari kamera pengawas yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan penyelidikan.
“Ada CCTV, nanti polisi akan melakukan penyelidikan,” terang Mardiono.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak secara konstitusional,” terang Mardiono.
Pimpinan sidang Muktamar, Amir Usmara, turut menyayangkan dinamika yang memanas hingga menyebabkan kekacauan, seperti kursi yang terbalik. Namun, ia memastikan bahwa keputusan aklamasi atas pemilihan ketua umum telah sah ditetapkan sebelum kericuhan terjadi.
“Keributan berlangsung setelah palu aklamasi diketuk. Jadi secara formal Muktamar sudah memutuskan,” jelas Mardiono.
Mardiono menjelaskan bahwa percepatan proses pemilihan dilakukan berdasarkan Pasal 11 AD/ART PPP. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyelamatan forum dari potensi konflik yang berkepanjangan.
“PPP berharap Muktamar ke-10 bisa kembali berjalan tertib hingga penutupan pada Senin 29 September 2025,” tutur dia.
Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian agenda muktamar, termasuk pembentukan tim formatur dan pelaksanaan bimbingan teknis pada tanggal 29 September, tetap berjalan sebagaimana dijadwalkan. Sementara itu, penanganan terhadap insiden kericuhan akan diserahkan kepada aparat hukum.
“PPP juga akan tetap melanjutkan rangkaian muktamar sesuai jadwal, termasuk pembentukan tim formatur dan bimbingan teknis pada 29 September, sembari menyerahkan penanganan kericuhan kepada aparat penegak hukum,” tandas Mardiono.
Sebelumnya, Muktamar X PPP sempat diwarnai insiden kekerasan fisik antar kader setelah Mardiono menyampaikan pidato pembukaan di ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu malam, 27 September 2025.
Awalnya, para peserta hanya saling berteriak dengan yel-yel “lanjutkan” dan “perubahan” yang maknanya belum jelas. Situasi sempat diredam oleh satuan pengamanan internal. Namun, ketegangan kembali memuncak saat peserta keluar dari ruang utama.
BACA JUGA:
PPP Pecah, Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim sebagai Ketua Umum Terpilih
Bentrok fisik tak terhindarkan, dengan aksi saling dorong, baku hantam, hingga lemparan kursi antar kader. Kendati demikian, sebagian kader berupaya melerai dan mengingatkan bahwa mereka semua adalah saudara satu partai.
“Kita ini saudara bapak-bapak semua,” teriak mereka yang mencoba menenangkan situasi.
Merespons kejadian tersebut, Mardiono menegaskan bahwa dirinya akan menyerahkan kasus ini kepada aparat hukum, terlebih dengan adanya rekaman CCTV sebagai alat bukti.
“Semuanya (diusut) ada CCTV. Kemudian tentu polisi nanti akan melakukan penyelidikan,” respons Mardiono.
Ia juga menyebut bahwa telah ada upaya dari pihak tertentu untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
“Nah tentu rekan-rekan juga sudah tahu ya bahwa sejak 2 minggu terakhir itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal ya, untuk ya dengan catatan mungkin ya mengambil alih secara paksa dan itu tidak dibenarkan menurut AD-ART ya,” jelasnya.
Mardiono menambahkan bahwa PPP adalah partai kader yang memiliki struktur dan aturan yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk dalam hal kepemimpinan.
“Karena Partai PPP ini adalah partai kader yang memang ini seluruh kader yang ada CCTV ini juga berproses ya. Dari bawah ini para ketua wilayah, para sekretaris wilayah, dan para wakil ketua umum, termasuk saya sendiri,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa belum pernah dalam sejarah PPP, seseorang dari luar masuk dan langsung mengambil alih kendali partai tanpa melalui mekanisme yang sah.
“Nah tentu rekan-rekan media juga memahami bahwa setiap organisasi ya bahkan negara atau juga rumahnya rekan-rekan media di rumahnya kan juga ada aturannya kan. Kalau tiba-tiba tetangga atau orang lain masuk langsung masuk ke kamar ya, ya enggak bisa kan. Ya kalau masuk ya sebagai tamu lah gitu,” pungkasnya.
(Saepul)
