JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pegiat Antikorupsi Tibiko Zabar merespon rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana menaikkan gaji hakim di Indonesia, lantaran merasa prihatin pada kasus korupsi.
Ia menilai, justru langkah itu tidak dianggap efektif dalam menekan kasus korupsi.
“Menaikan gaji bukanlah satu-satunya cara berantas korupsi,” kata Tibiko dalam keterangannya, Sabtu (12/04/2025).
Bahkan, ia menilai, langkah Prabowo itu sebagai jalan pintas tanpa adanya solusi yang berjangka.
Di sisi lain, banyak faktor lain yang mendorong melakukan kejahatan korupsi, seperti keserakahan dan sistem pengawasan yang buruk hingga penegakan hukum yang lemah.
“Maka idealnya, solusi berantas korupsi tidak hanya fokus pada satu faktor penyebab saja, melainkan juga hal lainnya,” kata Tibiko menegaskan.
BACA JUGA:
5 Orang jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Sinode GMIM, Kerugian Negara Capai Rp8,9 Miliar
Prabowo Kritik Hakim atas Vonis Ringan untuk Koruptor Triliunan: Harusnya 50 Tahun
Menurtnya, penting dilakukan upaya lain dengan memperbaiki dan penguatan sistem terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik.
Tibiko juga menekankan, pentingnya penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera kepada para koruptor.
Diberitakan sebelumnya,
Presiden Prabowo Subianto kian jengkel pada kasus korupsi yang belakangan menjadi gunjingan publik.
Dalam kesempatan perbincangan bersama enam pemimpin redaksi, ia mendukung adanya hukuman jera kepada koruptor, termasuk wacana perampasan aset.
“Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram masalah korupsi ini. Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan yang terjadi kasarnya adalah perampokan, harus dikatakan perampokan,” ujar Prabowo, Rabu (09/04/2025).
Prabowo berujar, para koruptor mengatur sedemikian praktik kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor.
“Perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal. Jadi, kalau dicek tidak ada pelanggaran. Tender, tender sudah diatur pemenangnya,” ungkap Prabowo.
“Jaksa agung kadang-kadang juga geram. ‘Pak kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri’ tetapi dia (koruptor) naik banding, di Mahkamah Agung, PK (peninjauan kembali), kita dikalahkan. Jadi ini masalah,” imbuhnya.
Sehingga, menurut Prabowo, akan menaikkan gaji hakim sebagai upaya dalam memberikan penindakan yang berat terhadap koruptor.
“Langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg, saya ingin menaikkan gaji semua hakim, saya ingin naikkan secara signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi,” jelas Prabowo.
Ia mengungkapkan, dana untuk menaikkan seluruh gaji hakim setidaknya kurang lebih sebesar Rp 12 triliun. Hasil itu, dari efisiensi pemerintah.
“Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Enggak sampai Rp 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia dan signifikan,” bebernya.
Ia menilai, hakim harus bekerja secara terhormat, agar tidak dapat disuap. Terlebih, hakim juga harus memiliki hunian yang layak.
(Saepul)
