JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Jika diakumulasikan, maka penghasilan bulanan yang mereka kantongi dapat melampaui angka Rp100 juta.
Terkait hal itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyatakan bahwa besarnya gaji dan tunjangan tersebut sangat tidak pantas di tengah kondisi masyarakat dan hanya memperparah luka hati rakyat yang mereka wakili.
“Kenaikan gaji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar melukai hati rakyat. Di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Iwan melansir Liputan6, Kamis (21/08/2025).
Iwan menyoroti, ironi ini semakin terasa saat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan melebar hingga 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp662 triliun.
Padahal, sebelumnya defisit diperkirakan hanya sebesar 2,53%.
BACA JUGA:
DPR dapat Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan, Formappi: Menyakitkan untuk Rakyat!
Ketua DPRD Kota Banjar Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan, Negara Rugi Rp3,52 Miliar
“Pihak penyusun dan pengusul kenaikan gaji DPR ini tidak punya kepekaan sama sekali, tidak punya empati, tidak memikirkan hati rakyat. Padahal mereka diangkat kehormatannya oleh rakyat,” tegasnya.
Iwan juga menekankan bahwa mayoritas anggota DPR tidak berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, menurutnya, gaji yang mereka terima saat ini sudah sangat mencukupi tanpa harus ada tambahan lagi.
“Malahan justru harus dikurangi. Mestinya menteri keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan memperingatkan bahwa jika kondisi seperti ini terus dipertontonkan kepada publik, ia memprediksi bisa muncul gejolak sosial yang serius dari masyarakat.
“Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran,” pungkasnya.
(Saepul)
