JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran penerimaan negara dan melawan penyimpangan sistemik yang menggerogoti kekayaan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional (Munis) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Kepala Negara mengungkapkan bahwa kekayaan nasional yang bocor akibat kelengahan kaum elit diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
“Ini yang akan saya lawan dan saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik termasuk PKS bersama saya mari kita lawan ini,” seru Prabowo, mengutip Antara.
Ia menyoroti praktik pertambangan ilegal yang disebutnya sebagai bentuk “perampokan sistemik” yang telah berlangsung lama.
Sebagai contoh, ia menyebut kondisi di Bangka Belitung, pusat tambang timah dunia, di mana ditemukan sekitar 1.000 tambang ilegal yang terus menggerus kekayaan alam Indonesia.
Presiden mengungkapkan bahwa sejak 1 September lalu, dirinya telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri.
Presiden Prabowo yakin langkah tegas ini akan menyelamatkan penerimaan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan Rp45 triliun pada tahun berikutnya.
Prabowo juga menyoroti nilai tinggi limbah pertambangan yang ternyata mengandung mineral tanah jarang (rare earth).
Untuk itu, ia meminta Bea Cukai merekrut ahli kimia guna memastikan pengawasan yang lebih ketat. Presiden menegaskan bahwa praktik serupa juga marak terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit yang dipenuhi aktivitas tambang ilegal.
BACA JUGA
KPK Sita Aset Haryanto, Tersangka Korupsi RPTKA di Kemenaker
Bupati Mojokerto Ancam Pecat Pejabat Terlibat Korupsi Rp1,8 Miliar di Diskominfo
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kekuatan besar yang berupaya menggagalkan agenda pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, kelompok tersebut selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang timpang dan tidak menghendaki Indonesia menjadi negara makmur.
“Mereka ingin kekayaan besar hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa perlawanan terhadap praktik ini merupakan perintah konstitusi agar seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
(Aak)
