JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap negara-negara besar yang selama ini kerap menggurui dunia soal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), namun dinilai menutup mata terhadap penderitaan warga sipil dalam berbagai konflik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, Prabowo mengingatkan pentingnya bersikap kritis terhadap narasi global yang sarat kepentingan politik.
Sorotan terhadap Standar Ganda Demokrasi dan HAM
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung ironi sikap sejumlah negara besar yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dan HAM, namun justru bungkam ketika konflik bersenjata menewaskan puluhan ribu warga sipil.
“Kalau memang menjunjung hak asasi manusia, di mana suara mereka?” tegas Prabowo.
Menurutnya, korban konflik bukan hanya tentara atau pihak bersenjata, melainkan juga perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan.
Namun, tragedi kemanusiaan semacam itu kerap tidak mendapat perhatian yang setara dari negara-negara yang selama ini aktif mengampanyekan nilai HAM.
Pesan Agar Pemimpin Tidak Buta Sejarah
Prabowo juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia menegaskan, bangsa yang lupa sejarah berisiko mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu.
Ia menilai pemahaman sejarah sangat penting agar para pemimpin tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau narasi global yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
“Bangsa yang lupa sejarah akan mudah dikendalikan dan kehilangan jati dirinya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pesan tersebut ditujukan agar kepala daerah mampu melihat persoalan global dengan sudut pandang yang lebih luas, kritis, dan berakar pada pengalaman historis bangsa Indonesia.
Waspada terhadap Pengaruh Politik Global
Dalam konteks geopolitik internasional yang semakin kompleks, Prabowo meminta para pemimpin daerah untuk tidak bersikap naif.
Menurutnya, politik global kerap diwarnai standar ganda, di mana nilai-nilai demokrasi dan HAM digunakan sebagai alat tekanan politik.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri dengan sikap yang bermartabat, tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan negara lain, serta tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ia juga menekankan bahwa kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga:
Bukan Orang Sembarangan, Ini Rekam Jejak Suami Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi
Prabowo Siap Ganti Semua Direksi Bank Himbara, Menhan Ungkap Alasannya
Peran Kepala Daerah dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa
Presiden menilai kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Selain menjalankan roda pemerintahan di daerah, mereka juga menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Prabowo meminta kepala daerah untuk memperkuat kepemimpinan yang berpihak pada rakyat serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal.
Penegasan di Akhir Pidato
Menutup arahannya, Prabowo kembali menekankan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Ia mengingatkan agar seluruh elemen pemerintahan tidak lengah dan terus menjaga kedaulatan serta masa depan bangsa.
Menurut Prabowo, sikap tegas, pemahaman sejarah, dan keberanian bersikap adil adalah kunci agar Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah dinamika dunia yang sarat kepentingan.
(Dist)
