JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto bersiap menekan tombol pembersihan besar-besaran di tubuh birokrasi dan sektor swasta. Targetnya adalah oknum “telur busuk” yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinyal keras ini disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo.
Ia menegaskan era kompromi telah berakhir. Pemerintah siap mencopot pejabat, menjatuhkan denda besar, hingga membuka pintu proses hukum bagi siapa pun yang terbukti merugikan negara dan rakyat.
“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot. Saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, Selasa malam (10/2/2026).
OJK dan BEI Disorot, Manipulasi Pasar Tak Lagi Aman
Pernyataan tersebut sekaligus merespons pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang belakangan memicu spekulasi publik.
Hashim memastikan, pemerintah tidak akan ragu menelusuri dugaan praktik kriminal di sektor keuangan, termasuk manipulasi pasar modal atau “goreng saham” yang selama ini merugikan investor ritel.
Hashim menegaskan meski dirinya bukan penegak hukum, ia memastikan seluruh opsi terbuka lebar.
“Saya bukan Jaksa Agung, tapi kalau ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, semua kemungkinan terbuka. Semua opsi ada di atas meja,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan langsung bagi elite finansial yang selama ini merasa kebal hukum, seolah pasar modal adalah arena permainan segelintir pemodal besar.
Baca Juga:
Dharma Pongrekun Sebut Menkes Budi Gunadi Sadikin Agen Kapitalis Global
Usai Nikel Terbitlah Hilirisasi Ayam, Suplai 1,5 Juta Ton Daging MBG
Lingkungan Tak Luput: 28 Izin Perusahaan Dicabut
Ketegasan Presiden Prabowo tidak berhenti di sektor keuangan. Sektor lingkungan hidup juga menjadi sasaran. Hashim mengungkap, pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan di Sumatra yang terindikasi kuat merusak lingkungan.
Langkah tersebut, kata Hashim, diambil berdasarkan data berlapis dan akurat mulai dari citra satelit, pemantauan drone, hingga bukti lapangan. Yang menarik, sebagian perusahaan itu disebut memiliki koneksi kuat dengan elite kekuasaan.
“Data yang digunakan sangat akurat, dari fotografi satelit, drone, sampai bukti lapangan. Meski beberapa perusahaan punya koneksi elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” tegas Hashim.
Serangkaian langkah ini dibaca sebagai sinyal politik dan ekonomi yang keras. Pemerintahan Prabowo ingin mengirim pesan jelas: tak ada lagi zona aman bagi pejabat, korporasi, maupun pemodal yang bermain kotor.
Pembersihan ini diharapkan menjadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik, menyehatkan iklim investasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi dibajak oleh segelintir kepentingan.
(Dist)
