BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap bahwa penyarluran suntikan dana Rp200 triliun dari pemerintah kepada sejumlah bank Himbara telah tembus dari 50 persen. Bank plat merah itu disebut sudah bersiap untuk mengajukan tambahan dana.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan serapan dari kelima bank pelat merah itu sudah cukup tinggi.
“Waktu pertama ide Rp200 triliun itu keluar, teman-teman ingat gak respon perbankan? ‘Pak, kami jangan dipaksa’. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah,” ucap Febrio di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025), melansir dari CNN.
Ia mengungkap bahwa dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pada 12 September lalu ke lima bank Himbara sebagian besar telah disalurkan untuk pembiayaan dan kredit. Febrio memaparkan per 9 Oktober 2025 realisasi penggunaan dana di kelima bank tersebut sudah melampaui 50 persen.
“Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 75 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen. Ini kita harapkan akan terus berlanjut,” jelasnya.
Febrio mengakui bahwa belum ada proposal resmi dari Himpunan Himbara. Ia hanya mendengar keinginan bank BUMN untuk mendapat tambahan likuiditas tersebut. Ia menegaskan pemerintah juga mewaspadai langkah para bank dalam menyalurkan kredit tersebut.
Baca Juga:
Airlangga Ungkap Dana Rp200 T Purbaya Bikin Bank Panas Dingin
Pastikan Suntikan Dana Rp200 T Tersalurkan, Menkeu Purbaya Siapkan Panduan
Di lain sisi, Febrio menyebut ada ketertarikan dari bank-bank daerah untuk mendapatkan penempatan dana dari pemerintah. Febrio mengatakan Bank Jakarta hingga Bank Jatim sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah. Bahkan, kalau gak salah, saya dengar-dengar juga Bank BJB tertarik. Nanti kita lihat,” ungkap Febrio.
Dirinya menjelaskan, Kemenkeu tidak serta merta menempatkan dana pemerintah ke bank umum. Pihak bank harus membuat proposal pengajuan yang nantinya akan dinilai Kemenkeu.
Febrio merinci 3 aspek utama yang diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan menambah deposito di bank.
Pertama, pemerintah ingin memastikan uang cash tersebut benar-benar aman. Kedua, uang pemerintah itu harus disalurkan kepada sektor riil. Serta Ketiga, risiko penempatan di bank tersebut.
Febrio mengatakan pertumbuhan kredit pada Agustus 2025 lalu adalah 7 persen. Setelah adanya suntikan Rp200 triliun, pemerintah ingin tingkat pertumbuhannya bisa tembus 10 persen pada akhir 2025.
Adapun Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mampu mendorong pertumbuhan kredit hingga 10 persen pada akhir 2025.
Diketahui, per Agustus 2025, penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp8.075 triliun atau tumbuh 7,56 persen secara tahunan (yoy).
“Dampaknya bagi pertumbuhan kredit, kita harapkan kalau di Agustus masih 7 persen, ini kita harap di akhir tahun bisa menuju 10 persen,” ucap Febrio.
(Raidi/Aak)
