BANDUNG, TM.ID: Tak lama lagi, pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur dan wakil di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya pada 5 September 2023 kelak mereka harus angkat kaki dan digantikan oleh Penjabat (Pj) gubernur.
Dimana nantinya, Pj Gubernur Jabar kelak akan mengisi kekosongan selama 1,5 tahun hingga akhirnya terpilih pasangan baru, hasil kontestasi Pilgub di November 2024 mendatang, untuk periode 2024-2029.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Firdaus Arifin mengatakan, siapapun yang bakal ditentukan oleh Presiden Joko Widodo kelak sebagai Pj Gubernur Jabar, sebaiknya harus memahami birokrasi untuk mengelola pemerintahan.
Tiga nama calon Pj gubernur yang diusulkan DPRD Jabar sebagai pengganti Emil, yakni Asep N Mulyana, Keri Lestari dan Bey Triadi Machmudin diharapkannya betul-betul dikaji oleh Jokowi. Sebab, siapapun yang bakal terpilih kelak kata dia, harus mampu membangun komunikasi. Baik politik maupun administratif, karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Artinya yang tahu seluk-beluk dunia birokrasi. Karena maaf, kalau akademisi kadang-kadang tahunya cuma konsep, teori. Jadi, bagusnya sih orang yang memang memahami betul tentang birokrasi pemerintahan,” kata Firdaus baru-baru ini.
Selain itu, dia juga berharap Pj Gubernur Jabar kelak jangan hanya duduk manis seperti klaim Emil beberapa waktu lalu. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di era kepemimpinan Emil dan Uu.
Apalagi dalam waktu dekat kontestasi Pemilu 2024 akan dimulai, sehingga harus menjadi fokus Pj Gubernur Jabar untuk memastikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar dan kondusif.
“Pj ke depan harus memastikan Pemilu berjalan kondusif, karena besok ini hajat kita panjang. Kita rally dari bulan Februari sampai terakhir ditutup Pilkada,” ucapnya.
BACA JUGA: Tok! 3 Calon Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil Diusulkan
Tidak hanya itu, Firdaus mengungkapkan beberapa dinamika di Jawa Barat sejatinya harus segera ditangani. Program-program pembangunan yang belum tuntas diharapkannya dapat dilanjutkan dan diselesaikan oleh Pj gubernur kelak.
“Yang jelas poinnya, Pj Gubernur ke depan harus menyelesaikan program-program pembangunan yang belum selesai oleh Kang Emil dan Pak Uu. Jadi jangan mahiwal bikin program baru,” pintanya.
Maka dari itu dia mengaku tidak sepakat bila Emil menyebut bahwa Pj Gubernur Jabar kelak tinggal duduk manis, karena hampir sepenuhnya selesai dan melanjutkan apa yang telah dibangun.
“Justru Kang Emil itu jangan seperti itu. Tapi ya wajarlah, mungkin dia ingin mengakhiri dengan indah. Meskipun sebenarnya kondisi faktualnya tidak seindah pernyataan Kang Emil tadi,” tuturnya.
Mengenai kandidat Pj Gubernur Jabar usulan DPRD, ketiga nama yang direkomendasikan memiliki beragam latar belakang. Asep N Mulyana adalah Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya, dia pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar periode 2021-2023.
Kemudian Keri Lestari yang merupakan Guru Besar Farmasi di Universitas Padjadjaran. Selain itu dia kini juga menjabat sebagai Direktur Utama Institut Pembangunan Jabar (Injabar), lembaga kolaborasi Unpad dan Pemprov dalam memberikan pertimbangan terhadap pengambilan kebijakan.
Terakhir Bey Triadi merupakan birokrat eselon I di lingkungan Istana Kepresidenan, dimana dirinya menjabat sebagai Deputi Bidang Pers dan Media pada Sekretariat Presiden.
(Dang Yul/Budis)
