BANDUNG, TM.ID: Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan rumus Work From Home (WFH) ASN ala pandemi Covid-19 sebagai dasar mengurangi polusi udara seperti yang terjadi di DKI Jakarta.
Tingginya tingkat polusi udara di DKI Jakarta beberapa hari terakhir, turut memengaruhi Provinsi Jawa Barat.
Lantaran ada beberapa daerah Jabar nyatanya turut berkontribusi terhadap polusi udara Jakarta, karena letaknya yang berdekatan seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor.
Gubernur Ridwan Kamil menuturkan pihaknya bersama stakeholder terkait, telah memiliki beberapa rencana yang nantinya bakal diusulkan kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA: Satgas KLHK Bongkar Biang Kerok Polusi Udara Jabodetabek
Harapannya, dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah polusi di DKI Jakarta.
Beberapa opsi yang ditawarkan kata dia, yakni work from home (WFH) atau Dynamic Working Arrangement yang saat ini telah diaplikasikan di lingkungan Pemprov Jabar.
Namun, kata Ridwan Kamil, tentunya tidak semua ASN dapat menerima kesempatan tersebut.
“Syarat pertama, mereka yang tidak berhubungan secara fisik langsung dengan pelayanan publik. Kedua yang track record kinerjanya selama ini baik. Kalau track record jelek, enggak saya kasih kebijakan itu untuk memastikan bahwa dia disiplin dan bertanggungjawab,” ujarnya di Kota Bandung, Rabu (23/8/2023).
Dalam rencana tersebut pun kata Emil bukan tanpa skema, dimana harapannya ada keseimbangan bagi ASN, baik untuk bekerja di luar maupun di kantor.
Layaknya ketika pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu, saat itu ada pengaruh positif bagi ASN ketika melaksanakan kerja di rumah.
“Rumusnya ada empat, satu bagi yang terbaik. Empat (hari) kerja di luar, satu (hari) di kantor. Bisa 3+2, bisa 2+3, bisa 1+4. Jadi ada empat formula. Ini respon pasca pandemi. Untuk pandemi bisa, kenapa enggak dilanjutkan. Jadi sebenarnya gara-gara ini keluar teori. Orang kerja dirumah banyak, pelayanan tetap sama,” ucapnya.
BACA JUGA: Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Terapkan Satu Hari Tanpa Kendaraan Bermotor
Dimana harapannya, dengan skema tersebut tidak hanya mengurangi polusi. Tetapi juga dapat mengurangi kemacetan, biaya akomodasi dan tingkat stres masyarakat.
“Ini menjadi salah satu opsi menyelesaikan polusi di Jabodetabek,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, opsi lain turut menjadi pertimbangan seperti mengonversi sumber pembangkit listrik dari batubara ke energi baru terbarukan (EBT).
Termasuk meminimalisir polusi dari residu industri, dengan memasang wet scrubber di corong pipa pembuangan.
Serta perencanaan lain yakni rekayasa iklim, konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik.
“Jadi multidimensi solusinya. Akhir Agustus, Pak Luhut (Menko Marves) dan Gubernur Jabodetabek ini akan lapor ke Pak Jokowi, rencana aksinya seperti apa,” tandasnya.
(Dang Yul/Aak)
