JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pembelaan terakhirnya dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.
Pembelaan atau duplik tersebut disampaikan oleh Hasto bersama tim kuasa hukumnya dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat (18/07/2025). Adapun putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dijadwalkan dibacakan pada Jumat pekan depan, 25 Juli 2025.
Ia mengungkapkan, bahwa dirinya sejak awal telah mencurigai adanya hal janggal dari Harun Masiku dan Saeful Bahri, kader PDIP pada saat itu.
Harun diketahui merupakan calon legislatif dari dapil Sumatera Selatan I pada Pemilu 2019, sementara Saeful terlibat dalam proses usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.
“DPP partai melihat ada yang tidak beres dengan sikap saudara Harun Masiku dan Saeful Bahri yang terlalu aktif,” kata Hasto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (18/07/2025) .
Hasto menilai, Harun menunjukkan ambisi kuat untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.
BACA JUGA:
Sementara itu, Saeful sempat mengusulkan pemecatan terhadap Riezky Aprilia, padahal Riezky merupakan nama yang semestinya menggantikan Nazaruddin. Usulan itu, kata Hasto, ditolak mentah-mentah dan ia pun menegur Saeful karena meminta dana kepada Harun.
Hasto juga menyatakan dirinya pernah menolak undangan pribadi dari Harun, termasuk undangan untuk menghadiri acara adat potong kerbau di Tana Toraja dan perayaan Natal.
“Ketika Harun Masiku mengundang Terdakwa pada upacara adat ‘potong kerbau’ di Tana Toraja dan undangan Natalan, terdakwa juga tidak mau menghadirinya,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa penolakan tersebut mencerminkan sikapnya yang tidak setuju terhadap praktik suap atau penggunaan dana dalam proses PAW DPR 2019–2024.
Hasto menyatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku dalam perkara ini, melainkan korban dari permainan oknum tertentu.
“Dalam proses pembuktian, terdakwa justru menjadi korban ‘ayo mainkan’ Wahyu Setiawan (Komisioner KPU) dengan kesepakatan dana operasional yang juga untuk kepentingan pribadi yang dilakukan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, beserta Harun Masiku,” kata Hasto.
Pernyataan “mainkan” tersebut sebelumnya telah muncul dalam sidang 24 April 2025, ketika Agustiani Tio Fridelina membenarkan adanya ucapan “siap” dan “mainkan” dari Wahyu Setiawan, yang berkaitan dengan PAW Harun Masiku.
Hasto juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan atau mengalirkan dana kepada pihak manapun dalam perkara ini.
Ia menyebut bahwa peran aktif justru berasal dari Saeful Bahri yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dana operasional.
Hasto juga mengkritik dakwaan yang diajukan oleh penyidik KPK, yang menurutnya mengandung asumsi yang dikemas seolah sebagai fakta.
“Proses ini, menurut terdakwa, disebut sebagai penyelundupan fakta,” ujar Hasto.
Contohnya, adalah kesaksian penyelidik KPK Arief Budi Rahardjo yang menyatakan bahwa Hasto menyanggupi pembiayaan dana suap untuk Harun Masiku. Hasto membantah pernyataan ini, dan menyebut bahwa keterangan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh Saeful Bahri maupun Donny Tri Istiqomah.
“Terkait dengan dana operasional, dana suap, sumber dana, dan penggunaannya, semuanya merupakan hasil kreasi dari Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah dengan dukungan Harun Masiku, dan hal ini tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa kesaksian penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan penyelidik Arif Budi Rahardjo seharusnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.
“Keterangan mereka secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadinya,” ujar Ronny.
Ronny menilai bahwa posisi mereka sebagai pegawai KPK menimbulkan konflik kepentingan karena terlibat langsung dalam proses penyidikan.
“Oleh karena itu, keterangan yang mereka berikan patut diragukan keobjektivitasannya karena sangat rentan dipengaruhi kepentingan pribadi dan institusi,” kata Ronny.
Ia menambahkan bahwa alasan jaksa menghadirkan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima karena keterangan mereka tidak didasarkan pada pengalaman langsung.
(Saepul)
