JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID —Hasto menjelaskan, kritik diperlukan terutama ketika terdapat kesenjangan antara visi kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Ia menilai, meskipun suatu program memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya tetap harus terbuka terhadap evaluasi.
“Untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,” kata dia.
Sebagai contoh, kata Hasto PDIP menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai memiliki landasan ideologis kuat, namun masih menghadapi sejumlah persoalan dalam implementasi.
“Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,” tandas Hasto.
Kritik Sebagai Bentuk Kontribusi
Hasto menjelaskan bahwa kritik bukan semata bentuk penolakan, melainkan kontribusi agar kebijakan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,” kata Hasto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan publik dan masukan dari partai politik tetap dibutuhkan, meski kebijakan berasal dari visi besar pemerintah.
PDIP Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai contoh, Hasto menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai program tersebut memiliki landasan ideologis yang kuat karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Namun demikian, PDIP mencermati masih ada sejumlah persoalan dalam tahap pelaksanaannya.
“Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,” tandasnya.
Pernyataan Hasto menyoroti satu hal penting dalam kebijakan publik: keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga eksekusi di lapangan.
Beberapa tantangan yang kerap muncul dalam implementasi program nasional antara lain:
- Ketepatan sasaran penerima manfaat
- Transparansi anggaran
- Kualitas pelaksanaan di daerah
- Pengawasan distribusi
- Respons terhadap keluhan masyarakat
Jika persoalan tersebut tidak diatasi, program berisiko kehilangan efektivitas meski memiliki niat baik.
Baca Juga:
Prabowo Datangi Akmil Magelang, Ketua DPRD Nyanyikan Maju Tak Gentar
Hasto juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman. Pemerintah, menurutnya, perlu membuka ruang dialog agar evaluasi dapat menghasilkan perbaikan nyata.
Dalam sistem demokrasi, keterbukaan terhadap kritik menjadi elemen penting untuk menjaga kualitas kebijakan dan kepercayaan publik.
