JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ormas Gerakan Rakyat resmi bertransformasi menjadi partai politik setelah melalui pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar pada 17–18 Januari 2026. Keputusan tersebut sekaligus menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026–2030.
Keputusan itu diumumkan dalam pleno Rakernas yang berlangsung di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (18/1/2026), kemudian disepakati secara aklamasi oleh peserta rapat.
“Keputusan hasil pleno juga menetapkan Ketua DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Setuju?” ujar Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan, yang langsung disambut persetujuan peserta Rakernas.
Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Angga Putra Fidrian menyebut penunjukan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum merupakan hasil aspirasi dari pengurus daerah.
“Rekomendasi internal berasal dari seluruh DPW,” kata Angga.
Menurutnya, mayoritas pengurus wilayah menilai Sahrin memiliki pengalaman politik dan jaringan nasional yang dinilai mampu mengawal transformasi organisasi menjadi partai politik.
Profil Sahrin Hamid
Nama Sahrin Hamid cukup dikenal publik sejak Pemilihan Presiden 2024, ketika ia tampil sebagai salah satu juru bicara utama Anies Baswedan, yang saat itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.
Meski tim kampanye duet Anies–Muhaimin (AMIN) memiliki puluhan juru bicara, Sahrin menjadi salah satu figur yang kerap tampil menyampaikan sikap politik Anies kepada media.
Kedekatan tersebut membuat peran Sahrin semakin menonjol, meski AMIN akhirnya kalah dalam kontestasi Pilpres.
Pasca Pilpres, Anies sempat digadang-gadang kembali maju di Pilkada Jakarta 2024, namun gagal karena tidak memenuhi ambang batas dukungan partai. Anies kemudian memberikan dukungan kepada Pramono Anung–Rano Karno, yang akhirnya memenangi Pilkada Jakarta.
Dalam fase tersebut, komunikasi politik Anies lebih banyak disampaikan melalui Sahrin Hamid.
Ditunjuk Jadi Komisaris Jakpro
Kedekatan politik itu berlanjut ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjuk Sahrin Hamid sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada Agustus 2025.
“Perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham,” kata Vice President Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti.
Pramono menyebut kredibilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan jajaran komisaris BUMD.
“Salah satu pendekatan pertama tentu saya harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua adalah kredibilitas,” ujar Pramono.
Pernah Berkiprah di PAN dan DPR
Sahrin Hamid bukan figur baru di dunia politik. Ia pernah berkarier di Partai Amanat Nasional (PAN), dengan sejumlah posisi strategis, antara lain:
- Ketua Umum DPP Badan Muda PAN (2003–2006)
- Wakil Sekjen DPP PAN (2005–2010)
- Ketua DPP PAN (2010–2011)
Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004–2009 dari Fraksi PAN, serta maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013.
Namun, namanya sempat menjadi sorotan pada 2023 ketika mendeklarasikan relawan Anies yang mengatasnamakan PAN. Pihak PAN menegaskan Sahrin sudah tidak lagi menjadi kader aktif.
“Memang pernah menjadi pengurus PAN, tetapi sudah lama tidak aktif,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat itu.
Baca Juga:
Masuk Radar Cawapres 2029, Kekayaan Sherly Tjoanda Jadi Sorortan
SBY Tegaskan Hierarki Demokrat, AHY Disebut Satu-satunya “Matahari”
Latar Pendidikan dan Awal Karier
Politikus asal Maluku Utara ini menempuh pendidikan Diploma di Bumi Hijrah, Tidore, kemudian menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Jakarta (Unija).
Ia kembali ke Unisba untuk meraih gelar magister hukum pada 2009.
Usai Pilpres dan Pilkada 2024, Sahrin mendirikan Perkumpulan Gerakan Rakyat, yang kini resmi bertransformasi menjadi partai politik, menandai babak baru perjalanan politiknya di tingkat nasional.
(Dist)
