JAKARTA,TM.ID: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menepis tudingan bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) untuk menghidupkan kembali komunisme di Tanah Air.
Tudingan itu sempat merebak karena kerja Tim PPHAM yang meninjau sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa 1965-66.
BACA JUGA: Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
“Itu tidak benar karena berdasarkan hasil tim ini, justru yang harus disantuni bukan hanya korban dari PKI, tetapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul saat itu, termasuk para ulama dan keturunannya,” kata Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Mahfud yang juga menjabat Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM tersebut telah menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa tudingan terkait upaya membangkitkan komunisme sama sekali tidak benar.
“Tidak benar, ini misalnya mau memberi angin kepada lawan Islam karena (peristiwa pembunuhan) dukun santet di Banyuwangi itu yang akan diselesaikan dan disantuni atas rekomendasi Tim PPHAM ini semuanya ulama,” kata dia.
“Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam? Untuk memberi angin kepada PKI? Itu sama sekali tidak benar karena soal PKI itu sudah ada TAP MPR-nya,” katanya.
Tim PPHAM selain merekomendasikan pemenuhan santunan bagi para korban juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sosial, politik, dan ekonomi kepada Jokowi.
“Termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan Polri sudah disampaikan,” kata Mahfud.
(Agung)
