2 Mahasiswa Gugat Minimal Usia Calon Kepala Daerah ke MK

mahasiswa gugat usia calon kepala daerah
(Dok.Pemprov Sumut)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University, Anthony Lee menggugat ketentuan penetapan syarat usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keduanya mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka ingin syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

“Para Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum,” papar kuasa hukum pemohon Moh. Qusyairi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Jumat (13/07/2024).

BACA JUGA: Gugatan Usia Maksimal Capres Cawapres 70 Tahun Ditolak MK!

Pasal yang digugat oleh para pemohon mengatur mekanisme pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut berbunyi:

“Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota”.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki penafsiran berbeda mengenai kapan syarat usia minimal itu harus dipenuhi. KPU dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menafsirkan bahwa syarat usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon, sementara MA menafsirkan syarat usia ini dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Dalam permohonannya, para pemohon meyakini bahwa penafsiran KPU adalah yang benar. Mereka berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e harus dibaca dalam satu tarikan napas dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Demi menjamin kepastian hukum, para pemohon meminta MK untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e sebagai berikut:

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon”.

Permohonan A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee itu teregistrasi sebagai Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024. Sidang perdana dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan M. Guntur Hamzah.

 

(Saepul/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG_20241104_170618
Gugun Gusman Cetak Sejarah di One Pride MMA
DPR RI Naturalisasi
Dukungan Penuh DPR RI Agar Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Sahrul Gunawan Ekonomi kreatif
Sahrul Gunawan Bidik Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung
Fitur blokir X
Pembaruan Fitur Blok Milik X Picu Kontroversi
Anggur Shine Muscat
Tips Mencuci Anggur Agar Terhindar dari Residu
Berita Lainnya

1

Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran

2

Hampir 2.000 Peserta Meriahkan POSPAY Run 2024 di Bandung

3

Aksi Reuni 411 Menyasar Jokowi dan Fufufafa, Balas Dendam?

4

Ditemukan Bakteri, BPOM Desak Penjualan Jajanan Impor Latiao Disetop!

5

Update, Korban Tewas Akibat Letusan Gunung Lewotobi Laki-laki Jadi 10 Orang
Headline
Polisi selamatkan bocah tenggelam
Dramatis! 2 Anggota Polisi Sikka NTT Selamatkan Bocah Tenggelam: Berikan CPR dan Nafas Buatan
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus saat Pilwalkot Bandung 2024
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran
Sirkuit-Barcelona-Catalunya
Seri Final MotoGP 2024 Dipindah ke Sirkuit Catalunya