JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti pembatalan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (pati) TNI, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo.
Ia menilai, insiden itu mencerminkan TNI terlalu mudah terpengaruh oleh tekanan politik, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada institusi pertahanan negara.
“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar Hasanuddin dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
Hasanuddin, yang juga merupakan purnawirawan TNI, menyoroti anggapan publik bahwa pencopotan Letjen Kunto terkait dengan posisi politik ayahnya, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
Try diketahui menjadi bagian dari Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendorong usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:
Letjen Kunto Anak Try Sutrisno Batal Dimutasi, Kenapa?
Pidato Hari Buruh Prabowo: Bahas Kalah Beruntun di Pilpres, Bikin Massa Terkekeh
Di sisi lain, posisi Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I digadang akan terganti oleh Laksamana Muda Hersan, eks ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” tegas politikus PDI-P tersebut.
“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tambahnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa perubahan mendadak dalam surat keputusan (SK) mutasi memperlihatkan ketidakkonsistenan yang mengganggu stabilitas internal TNI. Ia juga menilai kondisi ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas dan independensi TNI sebagai alat pertahanan negara.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan eksternal,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, ia mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dinilai tidak cukup tegas menjaga independensi institusi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujarnya.
(Saepul)
