KSPI Ungkap Badai PHK Ancam Buruh Indonesia Akibat Tarif Impor AS

Hari Buruh, Mampukah Pembentukan Satgas PHK Lindungi Pekerja?
Ilustrasi-Industri Tekstil Dalam Negeri Terancam Barang Impor (Antara)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengungkap gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan melanda tiga bulan ke depan, dengan potensi korban mencapai 50 ribu buruh.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan gelombang ini terjadi akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menaikan tarif impor barang, termasuk dari Indonesia, hingga 32 persen.

Kebijakan ini membuat produk ekspor Indonesia jadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Amerika. Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal.

BACA JUGA:

Asmindo: Kebijakan Tarif Resiprokal AS Berpotensi Sebabkan PHK di Industri Mebel Indonesia

Presiden KSPI Sebut 60 Ribu Buruh Di-PHK, Tak Semua Dapat Pesangon dan THR

“Akibatnya, permintaan turun, produksi dikurangi, dan perusahaan mulai merencanakan PHK,” kata Iqal dikutip Senin (7/4/2025).


Sementara itu, industri yang paling terdampak adalah tekstil, garmen, sepatu elektronik, makanan-minuman, sawit, karet, dan tambang, khususnya yang mengandalkan ekspor ke AS.

Tak hanya itu, perusahaan asing di sektor-sektor ini bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke negara lain seperti Bangladesh atau India yang tidak terkena tarif.

Namun, tidak semua investor akan hengkang, investor dari Taiwan, Kores, dan Hongkong diperkirakan akan bertahan meski bisa jadi mereka akan memproduksi dengan merek lain.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Mereka mengusulkan pembentukan Satgas PHK dan mendorong renegoisasi dagang .
Iqbal juga meminta pemerintah mencabut Peremendag No 8 Tahun 2023 yang dinilai membuka keran impor terlalu lebar.Jika tidak, pasar dalam negeri bisa dibanjiri produk kurah dari luar negeri, membuat industri lokal semakin terpuruk dan PHK makin meluas.

“Kalau pemerintah tak segera bertindak, Indonesia bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kedaulatan industri,” jelasnya.
Salah satu caranya adalah dengan mengganti bahan baku seperti menggunakan kapas dari AS, untuk menurunkan tarif.

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

3

Persib Dapat Suntikan Tenaga 'Baru' Jelang Hadapi Lion City Sailors

4

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
IMG-20260718-WA0005
Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Raker dan Halal Bihalal Sahabat MUI, Dorong Dakwah Kolaboratif untuk Kota yang Harmonis
Lamine Yamal
Spanyol Lanjutkan Dominasi atas Prancis, Tiga Kemenangan Beruntun Antar La Furia Roja ke Final Piala Dunia 2026