Kontroversi Kebijakan Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak, Istana Buka Suara

Penulis: Saepul

siswa barak militer
(Tangkap layar/Instagram)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, tidak mempermasalhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Ia mengatakan, implementasi itu tidak bermasalah, selama tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi,” kata Hasan, dikutip Minggu (11/05/2025).

Menurutnya, membawa siswa yang nakal ke barak militer, merupakan bagian dari pembinaan.

“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksalah, akan kaji ini,” ujarnya.

Akan tetapi, ia belum membeberkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut, yang menuai pro dan kontra.

Ia menyebut, pemerintah belum mengkaji kebijakan tersebut untuk diberlakukan secara nasional.

“Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati meminta program siswa sekolah bermasalah yang dikirimkan ke barak militer dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, meminta dikaji kembali.

BACA JUGA:

Heboh Dedi Mulyadi Pungut Sampah di Gorong-Gorong, Netizen: Jangan Sampai Kaya Waktu Itu!

Dedi Mulyadi Keluarkan Edaran Baru, Siswa Kecanduan Game Jadi Sasaran Pembinaan

Ia berpandangan, bahwa program tersebut yang baru-baru ini menjadi sorotan itu belum dibahas di Parlemen dan dinilai diskriminasi.

“Saya rasanya mau menangis, dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi, dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka, dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan,” ujar Esti dalam tayangan Kompas TV, dikutip Minggu (04/05/2025).

Ia mengharapkan, program siswa bermasalah yang dikirim ke barak dihentikan sementara hingga ada kajian jelas.

“Hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru, ini soal anak, kalau kita bicara soal anak ini, bicara soal masa depan, bangsa ini,” tambahnya.

Esti juga mengungkapkan, belum ada pemanggilan terhadap Dedi Mulyadi maupun dinas pendidikan terkait.

(Saepul)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
uji emisi kendaraan
Proses Cepat, DLH Jakarta Buka Uji Emisi Kendaraan Gratis
byd pse
BYD Terdeteksi Belum Terdaftar PSE Privat, Bisa Terancam Sanksi
Efisiensi Cimahi Tuai Kritik
Efisiensi Anggaran di Kota Cimahi Tuai Kritik, Dianggap Korbankan Program Pro Rakyat
Tiga WNI Ditemukan di Gurun Pasir
Coba Masuk Makkah, Tiga WNI Ditemukan di Gurun Pasir
Tim Gabungan Hadapi Kendala Evakuasi Korban Akibat Longsor Susulan di Gunung Kuda Cirebon Kerap Terjadi
19 Korban Berhasil Dievakuasi, Tim Gabungan Hadapi Kendala Longsor Susulan Gunung Kuda Cirebon
Berita Lainnya

1

Komitmen Cegah Korupsi, Inspektorat: Pemkab Bandung Bangun Pemerintahan Bersih, Transparan dan Berorientasi Pelayanan Publik

2

Kue Cubit dan Komunikasi: Rahasia Sukses Mang Joker Dalam Membangun Hubungan dengan Pelanggan

3

Lokasi Tambang Gunung Kuda Cirebon Masuk Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

4

Longsor Gunung Kuda Cirebon, ESDM Jabar Sebut Sudah Peringatkan Berkali-kali

5

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!
Headline
tersangka longsor gunung kuda cirebon
Pemilik dan Kepala Teknik Tambang Gunung Kuda Resmi Tersangka!
Tawuran pelajar Indramayu
Tawuran Pelajar Indramayu, 1 Orang Asal Losarang Luka Parah: Diawali Saling Ejek di Media Sosial
Farhan: dari Kota Bandung, Bung Besar Lahir untuk Indonesia
Farhan: dari Kota Bandung, Bung Besar Lahir untuk Indonesia
Pemkot Bandung Dukung Putusan MK Terkait SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis
Pemkot Bandung Dukung Putusan MK Terkait SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.