JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi X DPR RI menanggapi wacana Undang-undang (UU) Perlindungan Guru yang dicetuskan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.
Merespon gagasan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa perlindungan guru sudah dimuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Sedangkan Wapres Gibran tiba-tiba meontarkan usulan untuk membuat UU Perlindungan Guru yang menurutnya sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi.
Sejauh ini, kerap terjadi guru dikriminalisasi, yang bahkan hanya karena hal sepele seperti teguran atau hukuman kepada siswa.
Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya.
“UU perlindungan guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Di sana sudah dijelaskan semua tentang perlindungan dan hak-hak kewajiban seorang guru”, ungkap Gibran, mengutip Parlementaria, Selasa (12/11/2024).
BACA JUGA: Marak Kasus Kriminalisasi Guru, Pemerintah Terbuka Dibentuk UU Perlindungan Guru
Dalam UU tersebut, Pasal 39 menyebutkan bahwa semua satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan hukum yang dimaksud dalam Pasal 39 mencakup perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak perseta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain.
“Yang perlu digari bawahi adalah penegakan hukumnya bagi yang melanggar UU perlindungan guru dan dosen seringkali banyak yang tidak sesuai,” ungkap Politisi Fraksi Golkar ini.
(Aak)
