DEPOK,TM.ID: Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI), Prof Harkristuti Harkrisnowo alias Prof Tuti berekspresi seolah kaget mendengar alumni UI yang mengontak dirinya terkait kritik UI terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
UI tegas menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, menyusul Petisi Bulaksumur UGM yang menguak kekecewaan kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada atas kepemimpinan Jokowi.
Kritik terhadap Jokowi juga disampaikan akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan inti gagasan yang sama terkait nilai-nilai hukum dan demokrasi Indonesia.
Dalam petisi yang disampaikan pada Jumat (2/2/2024) itu, Prof Harkristuti Harkrisnowo menyampaikan secara terbuka bahwa DGB UI menyerukan kritik tersebut dengan tagline Kebangsaan Kampus Perjuangan “Genderang UI Bertalu Kembali”.
Prof Tuti, demikian ia kerap disapa, menjelaskan bahwa UI merasa terpanggil untuk menabuh genderang terhadap Presiden Jokowi setelah lima tahun memimpin, terutama menjalang Pemilu 2024.
DGB UI,lanjut dia, terdorong untuk turut memulihkan demokrasi Indonesia, karena di bawah kepemimpinan Jokowi tampaknya Indonesia sudah kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan.
“Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” tegas Prof Tuti.
BACA JUGA: Nyesek! Saat Himne Gajah Mada Dilantunkan dalam Petisi Bulaksumur
Sebagaimana diketahui, lolosnya putera kandung Jokowi,Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto, diwarnai kontroversi karena didorong oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia Capres-Cawapres.
Sedangkan Ketua MK sebagai pengambil keputusan, tak lain adalah paman dari Gibran atau adik ipar dari Presiden Jokowi sendiri.
Prof Tuti mengatakan, sebagai bagian dari UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, di mana saat ini sudah tidak ada etika bernegara dan bermasyarakat, terutama menyangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Itu semua menurutnya telah menghancurkan tatanan kemanusiaan di Tanah Air ini.
“Serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup,” ujar Prof Tuti.
Menyoal pembangunan, lanjut dia, yang terjadi saat ini hanyalah bentuk keserakahan karena tidak ada naskah akademik berbasis data. Selain itu, pembangunan yang dilakukan juga tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan.
Prof Tuti mengaku, sesuai mewakili DGB UI menyampaikan petisi tersebut, dirinya dihubungi oleh seorang alumni UI melalui pesan singkat. Disebutkan, alumni UI ini menyesalkan sikap DGB UI yang telah mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka di depan publik.
“Kami mendapat WA dari salah saeorang mahasiswa kami. Dia mneyatakan kecewa kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikit UII dan lain-lain,” katanya.
Harusnya, lanjut sang alumnus, jajaran akademisi UI langsung saja menemui para pejabat pemerintah yang berwenang untuk menyampaikan ide atau gagasan yang diinginkan civitas akademika UI.
Prof Tuti pun menangkap maksud dari eks mahasiswa UI yang disinyalir telah berada di lingkaran pemerintahan Jokowi tersebut, menginginkan agar DGB UI tidak menyampaikan kritiknya secara terbuka.
“Dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya gak tahu angkatan apa ya…dia pake seragam. Walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita (DGB UI) tidak menjalankan apa yang kita lakukan hari ini,” terang dia.
Prof Tuti pun kemudian menunjukkan ekspresi seolah-olah dirinya kaget ketika mengetahui bahwa sang pengirim pesan ternyata lulusan Fakultas Hukum UI. Awalnya ia tidak mengetahui kalau dia adalah lulusan Fakultas Hukum ketika ditanya awak media.
“Fakultas Hukum? Hhhah…cape cape belajar hukum…,” demikian ekspresi “kaget” Prof Tuti.
Demikian kritik keras dari KGB UI terhadap penguasa dalam lima tahun ini yang telah menyebabkan punahnya sumber daya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut. Selain itu, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa.
(Aak)
