BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi April 2025 tetap tumbuh positif dengan stabilitas dan profil risiko yang terjaga.
Perkembangan Perbankan
Pada April 2025, sektor Perbankan di Jawa Barat menuju pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan berturut-turut sebesar 1,74 persen; 1,50 persen; dan 3,85 persen.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Net Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,93 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 91,36 persen.
Pada April 2025, penyaluran kredit perbankan (Bank Umum dan BPR) di Jawa Barat mencapai Rp628 triliun, tumbuh 3,85 persen YoY. Secara nasional, market share penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat mencapai 7,79 persen terhadap total kredit perbankan secara nasional.
Penyaluran kredit pada posisi April 2025 tumbuh 3,85 persen (YoY), melambat jika dibandingkan periode yang sama di April 2024 yang mencapai 9,64 persen (YoY). Pelambatan penyaluran kredit ini disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit yang cukup signifikan pada sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Industri Pengolahan.
Peningkatan Rasio NPL pada sektor Kredit Pemilikan Rumah Tinggal, Multiguna, Perdagangan Besar, Industri Pengolahan, Bukan Lapangan Usaha, dan Transportasi mencerminkan peningkatan risiko kredit di Jawa Barat.
Mayoritas fungsi intermediasi Bank (penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit/pembiayaan) tersebar di 5 Kabupaten/Kota dari 18 Kabupaten dan 9 Kota yang terdapat di Jawa Barat, sedangkan rasio NPL gross tertinggi berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, sektor Perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional, dengan porsi Total Aset, market share DPK, dan market share Kredit/Pembiayaan berturut-turut sebesar 88,26 persen (Rp914 triliun); 88,86 persen (Rp634 triliun); dan 88,90 persen (Rp579 triliun). Berdasarkan jenisnya, per April 2025, Bank Umum masih lebih dominan dibandingkan Bank Perekonomian Rakyat, dengan Total Aset, market share DPK, dan market share Kredit/Pembiayaan berturut-turut sebesar 96,84 persen (Rp1.003 triliun); 96,84 persen (Rp691 triliun); dan 96,35 persen (Rp628 triliun).
Perkembangan Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat
Per April 2025, total Aset Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat sebesar Rp190 triliun, tumbuh Rp3 triliun atau 1,72 persen (YoY) dari sebesar Rp187 triliun pada posisi April 2024. Sebaliknya, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat mengalami penurunan Rp3 triliun atau 2,61 persen (YoY), dari sebesar Rp137 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp134 triliun pada April 2025. Realisasi Kredit juga menunjukan penurunan Rp0,4 triliun atau 0,32 persen (YoY) dari sebesar Rp126 triliun pada April 2024 menjadi Rp125 triliun pada April 2025.
Pembukuan Laba juga mengalami penurunan sebesar 22,21 persen (YoY), dari sebesar Rp517,69 miliar di April 2024 menjadi sebesar Rp403,19 miliar di April 2025. Penurunan laba tersebut diakibatkan oleh peningkatan nominal NPL sebesar 58,51 persen (1,2 triliun) dan penurunan kredit sebesar 0,32 persen (YoY).
Perkembangan BPR & BPRS di Jawa Barat
Total aset BPR dan BPRS tumbuh Rp0,85 triliun atau 2,67 persen (YoY), dari sebesar Rp31,86 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp32,71 triliun pada April 2025. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp0,77 triliun atau 3,54 persen (YoY), dari sebesar Rp21,77 triliun pada April 2024, menjadi sebesar Rp22,54 triliun pada April 2025.
Kredit/Pembiayaan yang diberikan juga tumbuh Rp0,66 triliun atau 2,86 persen (YoY), dari sebesar Rp23,11 triliun pada April 2024, menjadi sebesar Rp23,77 triliun pada April 2025. Perolehan Laba BPR dan BPRS naik sebesar 498,1 persen (YoY), dari posisi rugi Rp0,01 triliun pada April 2024 menjadi laba Rp0,07 triliun pada April 2025. Namun demikian, pada sisi lain rasio NPL gross memburuk, dari 11,16 persen di April 2024 menjadi 12,69 persen di April 2025.
Perkembangan BPR & BPRS Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat
Per April 2025, terdapat 26 BPR dan BPRS milik Pemda di Jawa Barat. Perkembangan kinerja BPR dan BPRS milik Pemda di Jawa Barat ditinjau dari indikator kinerja utama yaitu total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit/Pembiayaan, serta perolehan Laba adalah sebagai berikut:
Total Aset BPR dan BPRS milik Pemda tumbuh Rp0,22 triliun atau 3,22 persen (YoY), dari sebesar Rp6,95 triliun di April 2024 menjadi sebesar Rp7,17 triliun di April 2025. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp0,07 triliun atau 2,82 persen (YoY), dari sebesar Rp2,33 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp2,40 triliun pada April 2025. Kredit/Pembiayaan yang diberikan tumbuh Rp0,25 triliun atau 4,63 persen (YoY), dari sebesar Rp5,49 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp5,74 triliun pada April 2025.
Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Secara Nasional, total penyaluran KUR per Mei 2025 mencapai Rp23,91 triliun, sedangkan penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp2,55 triliun (10,67 persen terhadap nasional). Provinsi Jawa Barat menjadi penerima KUR terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sampai dengan Mei 2025, terdapat 85.923 pelaku usaha di Jawa Barat yang memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total nominal pembiayaan sebesar 2,55 triliun, dan outstanding saat ini mencapai Rp2,45 triliun. Berdasarkan skema pembiayaannya, KUR untuk sektor mikro lebih dominan, dengan porsi 63,74 persen, diikuti KUR Kecil (30,91 persen), KUR Ultra Mikro (5,05 persen), KUR TKI (0,19 persen), kemudian KUR Super Mikro (0,11 persen).
Perkembangan Kinerja Pasar Modal, PVML, & PPDP
Jumlah investor Pasar Modal wilayah Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada April 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) tumbuh 7,43 persen (YoY), dengan rincian investor Reksa Dana, Saham dan Surat Berharga Negara (SBN) yang masing-masing tumbuh sebesar 6,90 persen; 21,96 persen; dan 17,78 persen. Nilai transaksi saham di Jawa Barat mencapai Rp23,09 triliun atau tumbuh 47,57 persen (YoY).
Penyaluran pembiayaan melalui Perusahaan Pembiayaan meningkat dari Rp77,38 triliun pada Maret 2024 menjadi sebesar Rp80,00 triliun pada Maret 2025, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 2,98 persen. Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura di Jawa Barat tumbuh sebesar 3,75 persen (YoY), meningkat dari Rp3,20 triliun pada Maret 2024 menjadi sebesar Rp3,32 triliun pada Maret 2025, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) Modal Ventura posisi Maret 2025 sebesar 4,01 persen.
Penyaluran pembiayaan melalui Fintech Lending/P2P Lending meningkat dari Rp16,60 triliun pada Maret 2024 menjadi sebesar Rp19,96 triliun pada Maret 2025, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,34 persen. Total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Maret 2024 mengalami kontraksi 5,41 persen (YoY), dari sebesar Rp26,08 triliun pada Maret 2024 menjadi Rp24,67 triliun pada Maret 2025.
BACA JUGA
OJK Gandeng Sektor Jasa Keuangan Dorong Ekonomi Daerah Melalui Komoditas Unggulan di Jawa Barat
Program Edukasi dan Kemitraan
Per 30 April 2025, di wilayah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan 825 kegiatan literasi keuangan secara tatap muka maupun daring, baik yang dilakukan oleh Kantor OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun kolaborasi keduanya, dengan jumlah peserta kegiatan literasi keuangan mencapai 78.599 orang.
Memasuki Triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa program kegiatan edukasi keuangan tematik yang telah dan akan diselenggarakan oleh OJK Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung program Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa program dimaksud yaitu OJK PEDULI (OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia), Rangkaian Kegiatan di Bulan Literasi
Keuangan (BLK), seperti Financial Literacy Series, dan Financial Literacy Campaign, serta program SIMolek (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) Nganjang Ka Warga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua program-program tersebut demi mewujudkan literasi keuangan yang masif dan merata
di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Hingga periode 30 April 2025, OJK Provinsi Jawa Barat memberikan layanan penerimaan informasi, penyampaian pertanyaan, serta pengaduan sebanyak 200 layanan. Status layanan yang terkategori selesai sebanyak 111 atau 55,5 persen, sedangkan 89 atau 44,5 persen diantaranya masih berstatus dalam proses.
Sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang beranggotakan 23 institusi/lembaga telah melakukan tindak penanganan berupa penghentian kegiatan usaha ilegal dari 12.721 entitas. Periode 1 Januari 2024 hingga 31 Mei 2025, telah dilakukan pemblokiran terhadap 4.053 aplikasi/website/konten ilegal, 117 rekening bank, serta 2.422 nomor telepon/whatsapp.
(Aak)
