BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per 30 September 2025 sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025) melansir dari Antara.
Purbaya menjelaskan bahwa pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau setara dengan 65 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun 2025.
Nilai tersebut terkoreksi 7,2 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2024 sebesar Rp2.008,6 triliun.
Menurut Menkeu, tekanan itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.
Kemudian, serapan dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau setara 63,5 persen dari proyeksi. Angka ini terkoreksi sebesar 2,9 persen dari realisasi tahun lalu.
Secara rinci, penerimaan pajak turun 4,4 persen dengan realisasi Rp1.295,3 triliun atau setara 62,4 persen dari proyeksi.
Baca Juga:
Defisit APBN 2025 Terus Melebar, Capai Rp321 T Per 31 Agustus
Purbaya Siapkan Layanan Khusus Untuk Pengaduan Pajak dan Bea Cukai, Terhubung Langsung ke Menteri
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami tren berbeda. Komponen ini terlihat tumbuh 7,1 persen, dengan nilai Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.
Purbaya menjelaskan bahwa penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit telah menyebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sedikit tertahan.
“Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan,” kata Purbaya, menambahkan.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp344,9 triliun atau 72,3 persen dari proyeksi, melambat sebesar 19,8 persen.
Sementara dari sisi belanja negara, nilai realisasi tercatat mencapai Rp2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen dari proyeksi. Nilai ini terkoreksi 0,8 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2.251,8 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Seluruh komponen BPP juga menunjukkan tren perlambatan. Belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen dengan realisasi Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L melandai 2,9 persen dengan nilai Rp789 triliun atau 56,8 persen dari proyeksi.
Sebaliknya, penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan positif 1,5 persen, dengan nilai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari proyeksi.
“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal infrastruktur,” jelas Purbaya.
Dengan kinerja ini, keseimbangan primer tercatat surplus Rp18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.
Purbaya mengatakan tren realisasi ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, yang mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.
(Raidi/Aak)
