BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta–Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Purbaya merespons opsi dari Danantara untuk menyelesaikan masalah beban utang proyek KCIC, yakni dengan menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Purbaya mengatakan tanggung jawab atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara selaku badan yang kini menaungi seluruh BUMN. Ia pun mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Danantara.
“Kalau sudah dibuat Danantara, tentu mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya, Jumat (10/10/2025) melansir dari Antara.
Menkeu menerangkan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.
“Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tambah Purbaya.
Ia menjelaskan, setelah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara, penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Untuk itu, ia mengatakan wajar bila lembaga tersebut turut menanggung risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya.
Baca Juga:
Jinakkan Bom Waktu, Danantara Tawarkan 2 Opsi Selesaikan Masalah Utang KCIC
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan tengah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat. Pertama dengan menambah modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025) melansir Antara.
Dony menilai proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Ia menambahkan bahwa jumlah penumpang KCIC terus mengalami peningkatan yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.
“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang berlangsung.
Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan, Rabu (8/10/2025).
(Raidi/Aak)
