BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana membuka layanan pengaduan khusus yang terhubung langsung ke nomornya untuk menerima pengaduan terkait masalah pajak dan bea cukai.
layanan ditujukan bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lembaga tersebut.
“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” kata Purbaya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025) melansir dari Antara.
Purbaya mengatakan akan membuka dua nomor WhatsApp terpisah, salah satunya untuk pengaduan pajak dan yang lainnya untuk pengaduan kepabeanan dan cukai.
“Untuk bea cukai dan pajak, akan disiapkan dua nomor WhatsApp terpisah. Mungkin besok layanan itu akan saya luncurkan,” kata Purbaya.
Baca Juga:
Berantas Impor Ilegal, Menkeu Purbaya Sidak Pelabuhan Tanjung Priok
Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Menteri Bahlil Hingga Purbaya, Ini Isi Bahasan
Hal ini disampaikan Menkeu ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam inspeksi tersebut, Purbaya meninjau jalur hijau, yaitu jalur khusus untuk barang yang telah memiliki dokumen lengkap dan tidak perlu pemeriksaan mendalam, seperti barang bebas cukai atau yang telah dinyatakan bersih.
Jalur ini dirancang untuk mempercepat proses bongkar muat. Namun, Purbaya menegaskan agar jalur hijau digunakan sesuai fungsinya dan diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan.
“Saya ingin memastikan jalur hijau benar-benar sesuai ketentuan. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Saya akan melakukan pemeriksaan acak secara rutin. Jangan sampai jalur hijau menjadi celah bagi penyelundupan barang,” tegasnya.
Sebelum melakukan inspeksi ke Tanjung Priok, Menkeu Purbaya juga semapt menghadiri kegiatan Jam Pimpinan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dalam kegiatan tersebut, Menkeu mendorong evaluasi kebijakan yang dinilai tidak implementatif di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga integritas bea cukai.
“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas (Ditjen) Bea Cukai,” ujar Menkeu.
Menkeu juga menyoroti pentingnya sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dan aparat penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukum kepabeanan dan cukai.
(Raidi/_Usk )
