BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan tanggapi terkait langkah yang bakal diambil guna mengefektifkan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di masa kepemimpinannya.
Menurutnya, efisiensi anggaran Kota Bandung bakal menyesuaikan dengan intruksi yang diberikan oleh Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Jadi semua efisiensi ini itu ikut arahan dari gubernur dan kita akan saling menyesuaikan. Jadi gak mungkin efisiensi ngarang sorangan,” kata M. Farhan, Rabu (12/2/2025).
Farhan pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat terpilih. Nantinya, penghematan hanya bakal menyasar anggaran belanja bukan mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi sekarang hasil rapat semalam dengan Pak Dedi Mulyadi semuanya dikebut, semuanya dihemat. Jadi kan prinsipnya gini, penghematannya untuk mengurangi belanja tapi bukan untuk mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia,” ucapnya
Saat disinggung terkait kebijakan apa yang bakal terdampak berkenaan dengan efisiensi anggaran, Farhan mengatakan, yang paling pasti yakni terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
Namun di sisi lain, Farhan mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kajian secara menyeluruh terkait hal-hal apa saja yang masuk skala prioritas pengefisiensian anggaran Kota Bandung.
“Yang paling memungkin perjalanan dinas ke luar negeri. Sudah dianalisis sekarang permintaan perjalanan luar negeri yang akan dipenuhi apa, yang tidak akan dipenuhi apa,” ujarnya.
BACA JUGA: Farhan Optimis Persib Bandung Bakal Kembali Gelar Juara Liga 1 Musim Ini
“Semua Jadi itu akan berdampak, kemudian juga kajian dan lain-lain yang kita lihat nanti lah Karena kita lagi butuh kajian banyak ya. Tapi nanti kita akan bikin prioritas mana kajian yang perlu, mana kajian yang tidak perlu,” sambungnya
Adapun tenggat waktu nya sendiri, kata Farhan, lewat surat edaran resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengefiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah harus rampung pada bulan Juli 2025 mendatang.
Oleh karena itu, Farhan mengaku, pihaknya tengah mempercepat perampungan hal tersebut.
“Kalau masalah RPJMD dan penyesuaian APBD itu sudah keluar surat edaran dari Kementerian Daam Negeri, itu mesti dipercepat, harus sudah selesai pada bulan Juli,” pungkasnya
(Rizky Iman/Usk)
