BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Nurhadi, menyoroti potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat lonjakan pasien rujukan dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

Menurutnya, program cek kesehatan gratis akan membuat masyarakat mengetahui catatan medis yang mesti ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

“Bila terdeteksi bapak atau ibu ada gejala stroke, ada potensi sakit jantung, lalu dirujuk. Ketika dirujuk, pasti berlanjut ke tagihan BPJS yang akan naik,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR, Selasa,(4/3/2025).

Sementara, itu, saat rapat dengan direksi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp9,56 triliun pada 2024. Berarti defisit BPJS Kesehatan tahun ini akan semakin besar.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu mengingatkan, jika defisit BPJS semakin membengkak, pemerintah bisa menaikkan iuran peserta untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal itu dinilai justru akan semakin membebani masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari sistem jaminan kesehatan.

“Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan naik,” tegas Nurhadi.

Selain dampak finansial, Nurhadi menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat benar-benar memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Ia menyarankan agar program itu lebih melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT dan RW, tidak sekadar melalui media sosial atau media elektronik.

BACA JUGA:

Sebelum Ikut Cek Kesehatan Gratis, Perhatikan 2 Syarat Ini!

Cek Kesehatan Gratis Digelar 10 Februari, Simak Kategorinya!

“Dengan melibatkan unsur pemerintah desa, bisa langsung mengena dan setengahnya diwajibkan untuk masyarakat sehingga saya yakin program ini akan berhasil,” jelasnya.

Ia meminta saran dari sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengenai kesiapan menghadapi lonjakan pasien rujukan. Menurutnya, tanpa strategi yang jelas, program pemeriksaan kesehatan gratis justru bisa menjadi tantangan bagi sistem kesehatan nasional, ditinjau dari sisi fasilitas maupun pembiayaan.

(Kaje/Aak)