Dibungkus OTT KPK, Isi Garasi Gubernur Riau Tembus Nilai Miliaran!

ott kpk gubernur riau
(Ilustrasi/Nodes Studio)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025. Dalam OTT itu, lembaga antirasuah  turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid ikbersama sejumlah pihak lainnya. Diketahui, Abdul Wahid memiliki total kekayaan mencapai Rp 4,8 miliar serta beberapa kendaraan pribadi.

Beradsarkan informasi yang beredar, KPK telah mengamnkan 10 orang dalam OTT tersebut. Selain Abdul Wahid, sembilan orang lainnya disebut merupakan penyelenggara negara. Penyidik turut  menyita sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi, nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantor KPK, Jakarta, Senin (3/11).

LHKPN Gubernur Riau sebelum OTT

Memuat e-LHKPN KPK, Gubernur Riau tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 31 Maret 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

BACA JUGA:

Gubernur Riau Kena OTT, Dipanggil KPK Siang Ini!

Erwin Bantah Isu OTT: Saya Hanya Diperiksa Sebagai Saksi dan Diperlakukan dengan Baik

Dalam laporan itu, tercantum aset berupa 12 bidang tanah dan bangunan hasil usaha sendiri dengan nilai mencapai Rp 4.905.000.000. Selain itu, ia tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 621.046.622, serta utang Rp 1,5 miliar.

Mobil Ikut menjadi Aset Bernilai Tinggi

Ia juga melaporkan kepemilikan dua kendaraan dengan nilai total Rp 780 juta, terdiri dari Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 400 juta dan Mitsubishi Pajero tahun 2017 senilai Rp 380 juta.

“Total harta kekayaan Rp 4.806.046.622,” demikian tercantum dalam laman e-LHKPN KPK, Selasa (4/11).

Nilai tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp 750 juta dibandingkan laporan tahun sebelumnya. Pada 14 April 2023, Abdul Wahid melaporkan kekayaannya senilai Rp 4.056.046.622.

Usai terjaring dalam operasi KPK, Abdul Wahid dijadwalkan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Jadi rencana tim akan membawa (Abdul Wahid dkk) ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini),” kata Budi.

(Saepul)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
KDS Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
KDS: Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
Pelatih Baru Timnas Indonesia John Herdman
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Oman: Ujian Perdana John Herdman di GBK, Garuda Bidik Hasil Positif
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

4

5

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara