JAKARTA, TM.ID: Secara tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kalau pihaknya sudah mengusut dugaan korupsi pengadaan software yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker), untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri, sudah berjalan sejak lama.
KPK tegas mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan proses politik yang terjadi saat ini.
“Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu (3/9/2023).
BACA JUGA: KPK Usut Kasus Korupsi di Kemenakertrans Diduga Era Cak Imin
Ali Fikri juga menegaskan, jauh sebelum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendeklarasikan dirinya menjadi bakal calon wapres dari Anies Baswedan, KPK telah melakukan penggeledahan atas dugaan korupsi tersebut dan melakukan penyelidikan.
“Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut, kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” terang Ali Fikri.
Seperti yang diketahui, dugaan korupsi yang terjadi di Kemnaker soal sistem proteksi TKI terjadi tahun 2012. Ketika itu Cak Imin menjabat sebagai Menaker RI.
Ali Fikri secara tegas mengatakan kalau pengusutan kasus yang terjadi Kemnaker, dilakukan profesional. Pihaknya punya tanggung jawab menyampaikan informasi ke publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK.
“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua, kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK,” tegasnya lagi.
Ali melanjutkan dan memastikan, kalau kinerja dalam memberantas korupsi yang dilakukan KPK tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang bergulir sekarang. Kata dia, kerja KPK mengacu kepada kelengkapan alat bukti.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Santuy Tanggapi Deklrasi Anies dan Cak Imin di Surabaya: Merdeka!
“Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Terkait dengan kabar tersebut, Partai NasDem sebelumnya mengatakan kalau KPK dinilai mengada-ada mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software, untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri.
Bahkan NasDem turut mempertanykan posisi dari KPK ingin menjadi apa.
“KPK ini mengada-ada saja, KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” ungkap Gus Choi beberapa waktu lalu.
