BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melempar gagasan besar terkait masa depan industri pertahanan di wilayahnya. Ia mengusulkan agar PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad yang kini berlokasi di Kota Bandung dipindahkan ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Menurut Dedi, pemindahan itu penting untuk mendukung pengembangan industri strategis yang selama ini terkendala keterbatasan lahan di Bandung. Salah satunya, PTDI kerap menghadapi hambatan saat melakukan uji coba pesawat karena padatnya permukiman di sekitar landasan.
“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PTDI, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan KASAU. Pikirannya sama, tidak mungkin PTDI berkembang pesat di Bandung karena keterbatasan landasan yang sudah padat penduduk,” kata Dedi di Bandung, Sabtu (16/8/2025).
Dedi juga mengusulkan agar operasional Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara turut dipindahkan ke Kertajati. Menurutnya, kawasan sekitar BIJB masih memiliki tanah negara yang luas, baik milik Kementerian Kehutanan, Perhutani, maupun kementerian lain, yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan pertahanan.
“Dari mulai PTDI, Pindad, termasuk nanti Angkatan Udara Husein pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah negara yang terbentang luas,” ujarnya.
Baca Juga:
234 PKL Ciater hingga Jalan Cagak Subang Direlokasi, PTPN Siapkan Lokasi Baru
Santap Hidangan Selamatan, Ratusan Warga Kabandungan Sukabumi Keracunan
Dedi menilai, pemindahan industri pertahanan akan memberi efek ganda bagi Jawa Barat. Selain efisiensi operasional, BIJB Kertajati juga berpeluang menjadi pusat kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis industri pertahanan.
“Setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika rencana ini terwujud, aktivitas penerbangan di Kertajati akan lebih hidup. Bahkan, anggaran Rp60 miliar yang selama ini digelontorkan Pemprov Jabar untuk mendukung operasional bandara bisa dialihkan untuk program lain.
“Ya hilang dong (beban APBD). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata Dedi.
Gagasan tersebut, menurut Dedi, telah mendapat respons positif dari sejumlah pihak terkait. Namun, realisasi rencana masih menunggu tindak lanjut dan kajian mendalam antar kementerian serta BUMN pertahanan.
(Dist)
