BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan pembangunan tahun 2026 pada desa yang menjadi penyumbang pajak terbesar bagi daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi ekonomi desa sekaligus upaya menciptakan pemerataan pembangunan di kawasan industri.
“Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertajuk “Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe” yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta. Dalam forum itu, Dedi menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi desa terhadap pajak daerah dan kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
Ketimpangan Desa Penghasil Pajak
Menurut Dedi, banyak desa di Jawa Barat yang menjadi pusat aktivitas industri dan penyumbang pajak besar, namun masih tertinggal dalam aspek pembangunan.
“Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi,” ucapnya.
Ia menilai ketimpangan tersebut terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Meski desa berperan besar dalam menopang ekonomi daerah, banyak warga yang belum menikmati hasil pembangunan secara adil.
Relasi Pemerintah Desa dan Industri
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan. Hal ini muncul ketika pemerintah desa meminta dukungan dana sosial atau keagamaan, sementara pihak perusahaan dinilai kurang berkontribusi pada pengembangan lingkungan sekitar.
“Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak,” tegas Dedi.
Langkah Nyata dan Kebijakan Fiskal Berkeadilan
Sebagai tindak lanjut, Dedi menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk memastikan besaran kontribusi setiap desa terhadap pendapatan daerah.
“Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan,” katanya.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana alokasi program pembangunan akan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi dari masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Membangun Sinergi dan Pemerataan
Dedi berharap langkah ini dapat memperkuat sinergi antara dunia industri dan komunitas desa, sehingga tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kemajuan Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh sektor industri, tetapi juga oleh kesejahteraan warga di sekitar kawasan tersebut,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar berupaya menghadirkan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput. Fokus pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa penghasil pajak diharapkan menjadi momentum menuju pemerataan kesejahteraan dan hubungan yang lebih harmonis antara industri dan masyarakat desa.
(Hafidah Rismayanti/_Usk)
