BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto menyebut angka kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya sebesar 0,00017 persen. Klaim itu ia sampaikan saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Menurut Prabowo, persentase itu didapat dari jumlah kasus dibandingkan total capaian penerima program yang kini diklaim telah menjangkau 30 juta orang. Dengan hitungan kasar, 0,00017 persen dari 30 juta berarti sekitar 51 kasus keracunan.
Namun, data dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan temuan sejumlah lembaga menunjukkan angka yang berbeda jauh dari klaim tersebut.
Laporan BGN dan JPPI
Berdasarkan laporan BGN yang diterima Prabowo pada Sabtu (27/9/2025), terdapat 71 kasus kejadian sepanjang program berjalan. Rinciannya, 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, sementara 47 kasus tercatat dari 1 Agustus–27 September 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan sebagian besar kasus muncul pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, karena keterbatasan pengalaman SDM.
Meski demikian, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu (1/10/2025), BGN justru melaporkan angka yang lebih besar: 6.457 orang terdampak keracunan per 30 September 2025. Data ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.
“Kita lihat di wilayah satu ada 1.307 kasus gangguan pencernaan, wilayah dua bertambah 4.147 kasus, ditambah Garut sekitar 60 orang,” kata Dadan.
Ia juga mengakui masih banyak dapur MBG yang belum memiliki sanitasi air memadai.
Di sisi lain, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan jumlah yang lebih tinggi. Hingga 27 September 2025, JPPI mencatat 8.649 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG. Angka ini terpaut jauh dari perhitungan 51 kasus yang disebut Presiden.
Baca Juga:
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal Akibat MBG, BGN Didesak Investigasi Kematian
CEK FAKTA: Najwa Shihab Dilantik Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan
Catatan Ombudsman: 8 Masalah Utama MBG
Persoalan MBG dinilai tidak hanya berhenti pada angka statistik. Ombudsman Republik Indonesia mengungkap ada delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program ini.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan sejumlah persoalan, di antaranya:
- Standar pengolahan makanan (HACCP) belum konsisten.
- Mutu bahan baku tidak sesuai karena belum ada standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas.
- Distribusi makanan tidak tertib dan masih membebani guru.
- Sistem pengawasan belum terintegrasi, masih reaktif, dan belum berbasis data.
Menurut Ombudsman, keselamatan anak-anak seharusnya menjadi prioritas, dan solusi seperti pemberian alat sterilisasi dapur MBG saja tidak cukup untuk menutup masalah struktural yang ada.
Klaim Prabowo soal angka keracunan 0,00017 persen atau sekitar 51 kasus menuai pertanyaan. Pasalnya, laporan resmi BGN menyebut ribuan orang terdampak, sementara JPPI bahkan mencatat lebih dari delapan ribu anak keracunan.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
