BPK Periksa Laporan Keuangan Kemenkeu

Penulis: distopia

kemenkeu
Ilustrasi. (web)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan LK Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2022.

“Kami melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, pemeriksa BPK juga harus mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018,” ujar Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing di Kantor Kemenkeu, dikutip dari situs resmi BPK, Jakarta, Minggu (12/2/2023).

Upaya ini disebut bagian dari peran dan tanggung jawab BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Pemeriksaan LK Kemenkeu dan LK BUN tahun 2022 meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

BACA JUGA: Remaja Maluku Utara Dibekali ‘ATM’ oleh BKKBN

“Khusus pemeriksaan pada LK BUN, termasuk juga pemeriksaan atas laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) dan laporan arus kas (LAK),” ujar Daniel.

Lebih lanjut, Anggota II BPK itu mengingatkan seluruh jajaran di Kemenkeu untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2022 terkait LK Kemenkeu dan LK BUN, salah satunya adalah program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

”Mengingat pemeriksaan ini menggunakan pendekatan audit berbasis risiko, di mana pada saat perencanaan kami telah melakukan penilaian risiko serta menetapkan materialitas dan menyusun strategi pemeriksaan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan interim atau pendahuluan dan pemeriksaan terkait lainnya pada semester II tahun 2022, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya,” ujar dia pula.

Pada akhir sambutannya, Daniel mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun dengan baik selama ini dengan Kemenkeu, termasuk upaya kementerian tersebut dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dengan mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan, BPK mengharapkan percepatan penyediaan data dan informasi secara online atau offline dari jajaran Kemenkeu untuk kelancaran pemeriksaan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara II Nelson Ambarita, serta para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan BPK dan Kemenkeu.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Agung Yansusan
DPRD Jabar Dorong Perda dan Digitalisasi untuk Amankan Aset Daerah
Agung Yansusan
Agung Yansusan Soroti Minol Ilegal dan Tramadol Dijual Bebas di Warung
Peneliti UGM
Peneliti UGM Temukan 7 Spesies Baru Lobster Air Tawar di Papua Barat
Pria pistol
Pria Tenteng Pistol di Lampu Merah, Endingnya Bikin Geleng-geleng!
polisi pungli
Akibat Pungli di Jalan, Polisi Nakal di Medan Dikirim ke Sel!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Seorang Warga Sroyo Jateng Ditetapkan jadi Tersangka Korupsi Sapi Hibah dari Kementan

3

Mau Liburan? Cek Cuaca Hari Ini, Mayoritas Wilayah Indonesia Hujan dan Berawan Tebal

4

Ini Sosok Bu Guru Salsa Viral

5

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!
Headline
Sumatera Selatan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla
Sumatera Selatan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla
Persib Tolak Uang Kadedeuh dari Sekda Jawa Barat
Persib Tolak Uang Kadedeuh dari Sekda Jawa Barat
Disnaker Kota Bandung Genjot 800 Pelatihan Gratis untuk Warga, Langkah Strategis Turunkan Pengangguran
Disnaker Kota Bandung Genjot 800 Pelatihan Gratis untuk Warga, Langkah Strategis Turunkan Pengangguran
Farhan Akui Bandung Masih Gelap, Segera Perbaiki PJU
Farhan Akui Bandung Masih Gelap, Segera Perbaiki PJU

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.