BPJPH Gandeng Kemenpar Sertifikasi Halal Gratis untuk 6.111 Desa Wisata

Sertifikasi Halal
Sertifikasi Halal (instagram/@mensobsession)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui program sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di 6.111 desa wisata di seluruh Indonesia.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi strategis dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) dengan hasil yang sangat positif.

“BPJPH berkolaborasi dengan Kemenpar akan mendampingi dan menerbitkan sertifikat halal gratis bagi pengusaha mikro dan kecil di 6.111 desa wisata halal yang telah ditetapkan Kemenpar,” ujar Haikal di Jakarta mengutip dari ANTARA, Selasa (8/7/2025).

Siap Kawal Sertifikasi Halal

Untuk mendukung suksesnya program ini, BPJPH akan mengandalkan lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran P3H ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menjangkau dan mendampingi para pelaku UMK di sektor makanan dan minuman agar mendapatkan sertifikasi halal.

Sebagai langkah awal, mulai Juli 2025 BPJPH akan memulai pendampingan di 20 desa wisata halal sebagai pilot project.

“Ini akan menjadi fondasi untuk pelaksanaan yang lebih luas dan masif ke depannya,” jelas Haikal.

Selain memfasilitasi sertifikasi, BPJPH juga akan memberikan pelatihan bersertifikat kepada Kelompok Sadar Wisata di desa-desa tersebut agar bisa menjadi P3H.

Langkah ini tak hanya memperkuat wisata halal, tapi juga membuka peluang penghasilan baru bagi masyarakat desa.

Baca Juga:

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, 5 Desa Tertutup Abu Vulkanik

Warga Belitung Geram! Desak Pemerintah Cabut HGU PT Rebinmas Jaya

Tingkatkan di Global Muslim Travel Index

Haikal Hasan menegaskan bahwa langkah strategis ini tak hanya berdampak pada sektor pariwisata. Tetapi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index.

Sebelumnya, BPJPH dan Kemenpar telah membahas berbagai strategi untuk memperkuat wisata ramah Muslim di Indonesia, salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, turut menegaskan komitmennya dalam kolaborasi ini.

“Kami bersemangat sekali akan berkolaborasi dengan BPJPH. Nantinya kami akan melakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target kami lebih dari 6.100 desa wisata. Untuk dibuatkan sertifikat halalnya secara gratis,” ungkap Widiyanti.

Dengan adanya sertifikasi halal yang merata di desa-desa wisata. Diharapkan Indonesia mampu menarik lebih banyak wisatawan Muslim baik dari dalam maupun luar negeri. Sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa melalui sektor pariwisata halal yang berdaya saing tinggi.

(Hafidah Rismayanti/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Kelurahan Cantik 2026, Pemkot Cimahi Perkuat Pembangunan Berbasis Data Statistik
Kelurahan Cantik 2026, Pemkot Cimahi Perkuat Pembangunan Berbasis Data Statistik
bank bjb Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara Tingkatkan Layanan Perbankan
bank bjb Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara Tingkatkan Layanan Perbankan
1457387472
Prediksi Skor Korea Selatan vs El Salvador: Taeguk Warriors Incar Kemenangan Sebelum Piala Dunia 2026
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

3

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

4

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Ajukan Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Minta Dukungan Pemprov Jabar
Ajukan Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Minta Dukungan Pemprov Jabar