AHY Kritik Program food Estate Jokowi: Kurang Perhitungan!

AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (web)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti program food estate atau lumbung pangan yang menjadi ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, program ini melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanahan (Menhan), Prabowo Subianto.

AHY menilai, program food estate yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu justru tidak berjalan sesuai harapan.

AHY mengatakan, buruknya tata kelola pemerintahan saat ini bisa dicermati melalui program food estate yang dinilainya gagal mencapai target.

BACA JUGA: PBB Sambangi PPP, Yusril: Bahas Koalisi hingga Capres

“Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grasa-grusu, terburu- buru, dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/4/2023).

AHY mengatakan, pada awal mula program food estate itu berjalan, banyak pertentangan dari para akademisi hingga aktivis lingkungan.

Sebab, prgoram ini dinilai mengabaikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat.

“Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial,” katanya, melansir IDN.

Menurutnya, kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat hingga mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan.

“Serta mengindahkan keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal,” tuturnya.

Diketahui, Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia khusus (pansus) food estate lantaran program ini dinilai berjalan tidak sesuai rencana.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai rencana food estate sudah dikritisi pihaknya sejak awal karena tidak memiliki grand design kepada Komisi IV. Pihaknya juga melihat food estate tidak sesuai harapan, padahal anggarannya cukup besar.

“Bukan tidak mungkin pansus merekomendasikan penghentian proyek food estate ini,” tuturnya.

(Dist)

 

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Wujudkan Semangat Connecting Happiness, JNE Raih Penghargaan di Indonesia CSR Awards 2026
Wujudkan Semangat Connecting Happiness, JNE Raih Penghargaan di Indonesia CSR Awards 2026
KDS Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
KDS: Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
Pelatih Baru Timnas Indonesia John Herdman
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Oman: Ujian Perdana John Herdman di GBK, Garuda Bidik Hasil Positif
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

4

Ribuan Atlet Jawa Barat Ikut Pengukuhan Pelatda PON XXI/2024

5

Mursyid Asal Surabaya Dukung Gus Farkhan Evendi Jadi Utusan Presiden
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara