Ada Gugatan di MK: DPR Kurang Sreg Dapil Caleg Harus Sesuai Domisili KTP

Penulis: Saepul

caleg dapil ktp
(Rifqikarsayuda)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku, kurang setuju pada substnasi gugatan sejumlah mahasiswa ke ke Mahkamah Konstitusi, terkait calon legislatif (caleg) yang harus sesuai dengan domisil atau dapil untuk mengikuti pemelihan.

Ia mengatakan, pembuktian KTP terkait dengan domisili itu hanya sekedar administratif saja. Namun, lkeberpihakan kepada daerah pemilihannya bisa diukur dengan lainnya.

“Salah satunya adalah sejauh mana keberpihakannya pada saat ia setelah dilantik menjadi anggota DPR, sejauh mana ikatan batin dan relasi serta perjuangannya untuk memperjuangkan daerah pemilihannya melalui berbagai macam fungsi yang dimilikinya sebagai anggota DPR,” kata Rifqinizamy melansir Antara, Kamis 906/08/2025).

Menurutnya, keberpihakan atau ikatan batin hingga relasi tak berhubungan dengan dapil yang sesuai dengan KTP.

Selain itu, ia menilai, gugatan itu berpotensi menimbulkan melanggar hak konstitusional warga negara untuk kemudian bisa menjadi anggota DPR, hanya karena yang bersangkutan tidak berasal atau tidak memiliki KTP di daerah pemilihannya.

BACA JUGA:

Jeje Govinda-Asep Ismail Pimpin Bandung Barat Setelah MK Tolak Gugatan Hengky Kurniawan-Ade Sudrajat

MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilkada 2024 Serentak 4-5 Februari

“Alat ukur dalam pemilu itu adalah sejauh mana ia diterima dan dipilih oleh rakyat, rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dan karena itu rakyat memiliki berbagai macam alat ukur bukan hanya sekedar apakah dia berasal dari kampung kita atau tidak,” katanya.

Adapun terkait gugatan itu, tercantum dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK), aliansi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Jawa Tengah, merasa resah dengan besarnya persentase calon anggota legislatif (DPR/DPRD) yang berdomisili bukan di wilayah daerah pemilihannya (dapil).

Hal itu, mencermati periode  2019-2024 yang ada pada laman KPU per 28 September 2018, terdapat 3.387 atau 59,53 persen calon legislatif pemilu legislatif yang berdomisili bukan di wilayah dapilnya.

Dengan begitu, pemohon mengajukan uji Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Rabu (5/3).

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
PHK massal karyawan tiktok
TikTok Shop Indonesia PHK Massal Karyawan, Efisiensi Belum Tuntas!
wni naik haji ilegal
Jemaah Haji Ilegal yang Meninggal di Gurun Arab Saudi Seorang Dosen di Madura
Stok hewan kurban cirebon - Instagram Sentra Aqiqah Cirebon
Cek Jumlah Stok Hewan Kurban di Cirebon Jelang Idul Adha 1446 H
seleksi CASN 2025
Seleksi CASN 2025 Bakal Ada atau Tidak?
Driver Monitoring System TransTRACK
Teknologi Driver Monitoring System TransTRACK Jadi Solusi Minimalisasi Kecelakaan Bus
Berita Lainnya

1

Aliansi Pedagang Desak Revitalisasi Pasar di Bandung: Pasar Kumuh Harus Segera Dibenahi

2

Polres Garut Tangkap Oknum Guru Ngaji, Diduga Cabuli 10 Anak di Cikajang

3

LPA Jabar Soroti Kebijakan Anak Sekolah Masuk jam 6 Pagi

4

Gunung Tangkuban Parahu Mengalami Peningkatan Aktivitas Gempa Vulkanik

5

Jam Malam di Bandung Berlaku Hari Ini, Satpol PP dan Dishub Diterjunkan!
Headline
Naik Haji
Salut! Remaja 19 Tahun Naik Haji Sendiri dan Rawat Lansia
update jumlah Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon - Instagram BPBD Jabar
Update Jumlah Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Cirebon, 4 Masih Hilang
porsche tabrak rush
Laju Kencang Mobil Porsche Tabrak Toyota Rush hingga Terbalik di Tol Surabaya-Gempol
jam malam bandung
Jam Malam di Bandung Berlaku Hari Ini, Satpol PP dan Dishub Diterjunkan!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.