JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto merespon desakan tuntutan yang menggaung saat ini, 17+8. Ia mengklaim, bahwa seluruh tuntutan tersebut para telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
Wiranto mengatakan, Kepala Negara berkomitmen untuk menanggapi aspirasi masyarakat, meskipun tidak semua permintaan bisa direalisasikan.
“Kalau semua permintaan dipenuhi repot ya,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Mantan Panglima TNI era Orde Baru itu menegaskan, keputusan akhir mengenai tuntutan tersebut berada di tangan Presiden. Ia menyebut bahwa sejumlah tuntutan masyarakat akan menjadi topik utama dalam rapat yang direncanakan digelar di Istana Kepresidenan pada sore hari.
BACA JUGA:
Andovi da Lopez Ingatkan Deadline 5 September, Tegaskan Tuntutan 17+8 Rakyat
Soal Tuntutan 17+8 dari Rakyat: Yusril: Mustahil Pemerintah Abaikan Itu!
“Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis siang, (4/8/2025).
Aksi yang bertajuk “Selamatkan Indonesia” itu akan dimulai pukul 13.00 WIB, dengan mengajak seluruh mahasiswa maupun masyarakat untuk turut serta menyuarakan aspirasi.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @bem_si, pada Rabu (3/9/2025), BEM SI menegaskan bahwa keresahan publik bukan dipicu oleh demonstrasi, melainkan oleh persoalan fundamental di negeri ini.
“Keresahan rakyat bukan karena aksi di jalanan, melainkan akibat korupsi, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir, dan kebijakan negara yang abai pada rakyat,” tulis pernyataan resmi BEM SI.
Lebih lanjut, BEM SI menegaskan bahwa menyelamatkan Indonesia dari kerusakan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa.
“Masa depan bangsa adalah hak seluruh rakyat, bukan segelintir elite,” ujar BEM SI.
(Saepul)