JAKARTA.TM.ID: Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menyampaikan kalau Bank Indonesia (BI) mengklaim Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia di bulan Agustus 2023 turun, kalau dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 mencapai USD397,1 miliar.
“Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN di sektor publik dan swasta,” kata Erwin Haryono, Selasa (17/10/2023).
Menurut Erwin, dengan perkembangan tersebut ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontrasaksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).
Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan, Bank Indonesia membeberkan ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu.
BACA JUGA: Bank Indonesia Jabar Katanya Sih Optimistis Kalau Inflasi Terkendali
Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesarnya USD 193,2 miliar, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya 4,1 persen (yoy).
Menurut dia, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.
Erwin menjelaskan, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati -hati, efisien, dan akuntabel.
Dia menambahkan, bahwa sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Diketahui, dukungan tersebut diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahaman, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi(14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
“Posisi ULN pemerintah masih aman dan terkendali mengingat hampir semua ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN [pemerintah,” ucap dia.
Di sisi lain, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar USD 194,3 milar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya USD 194,5 miliar.
“Jadi secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5 persen,” ujarnya.
BACA JUGA: Meneropong Ekonomi Israel dan Palestina Usai Genderang Perang Dimulai
Dia membeberkan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporatiopns ) menjadi 5,1 persen (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3 persen (yoy) pada periode sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap?air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta,” ungkanya.
Dia memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehatian-hatian dalam pengelolaanya.
ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali sebagaimana tercemin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.
Dia menerangkan agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Persan ULN akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” sebutnya.
(Agus Irawan / Masnur)
