BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merencanakan penanaman kelapa sawit di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial, mengingat karakter ekologis Papua yang sangat sensitif.
Johan menegaskan bahwa sebelum rencana besar pembangunan energi direalisasikan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian lingkungan hidup strategis secara terbuka dan melibatkan publik.
“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” ujar Johan, dikutip dari Antara, Rabu (24/12/2025).
Selain kajian lingkungan, Johan juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap perizinan lahan serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Menurutnya, wacana penanaman kelapa sawit di Papua tidak boleh dilihat semata dari sudut pandang ekonomi atau ketahanan energi nasional. Aspek ekologi, sosial, serta tata kelola lahan harus diuji secara serius sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
Johan menilai kelapa sawit bukanlah komoditas yang otomatis bermasalah. Namun risikonya menjadi sangat besar apabila ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat serta tanpa penghormatan terhadap daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
“Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatera harus menjadi pelajaran nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, Papua memiliki hutan alam yang luas, struktur wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, pendekatan pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.
“Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” kata Johan.
Baca Juga:
Imbas Banjir Sumatera, Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut Prabowo, impor BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Negara berpotensi menghemat hingga Rp250 triliun apabila ketergantungan impor dapat ditekan setengahnya. Pemerintah pun menargetkan mulai 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, disusul bensin pada tahap berikutnya.
Prabowo menilai target tersebut realistis mengingat besarnya potensi energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua. Ia juga menekankan bahwa daerah penghasil energi harus merasakan langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya.
Selain pengembangan EBT, pemerintah turut mendorong pemanfaatan bioenergi melalui kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol.
“Ini semua supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim BBM mahal-mahal dari daerah lain. Di Papua pun diharapkan bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit dan etanol dari tebu,” ujar Prabowo.
(Budis)
