Soal Rencana Cuti Ribuan Hakim, Cek Perbedaan Gaji Hakim Indonesia dan Malaysia, Besar Mana?

Gubernur Kalsel Ajukan Praperadilan
Ilustrasi-palu hakim (pinterest)

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerhati Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda di Jakarta, Sabtu (28/9/2024) mengungkapkan Gaji hakim di Indonesia seharusnya setara dengan gaji hakim di Malaysia, yakni Rp40 juta per bulan. Saat ini, gaji hakim di Tanah Air dinilai masih jauh dari kata layak, karena hanya Rp12 juta per bulan.

Ia mengatakan, seharusnya gaji hakim disetarakan dengan hakim dari negara tetangga yang ada di satu kawasan, yaitu Malaysia.

“Pemerintah setidaknya mengukur kesejahteraan hakim kita sedikit di bawah hakim Malaysia. Jangan Singapura, mereka (gaji hakim) lebih tinggi dari sebagian negara Eropa,” katanya seperti teropongmedia kutip dari rri.

Untuk diketahui, take home pay, hakim tingkat pertama di Indonesia berkisar Rp12 juta. Sedangkan di Malaysia gaji hakim jika dirupiahkan bisa mencapai Rp40 juta.

Hal tersebut, menurut Chairul, yang membuat para hakim merasa kurang mendapatkan hak yang layak. “Kalau gajinya jauh ya wajar mereka protes,” kata Chairul.

Chairul juga menilai hakim merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam roda pemerintahan. Karena hakim merupakan salah satu bagian dari yudikatif yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia.

Karenanya, wajar bagi Chairul jika hakim menerima hak yang setara dengan lembaga pemerintahan di Negara tetangga, Malaysia.

“Bandingkan saja mereka (hakim) dengan anggota DPR (legislatif). Sama-sama penyelenggara negara mestinya (gaji) setara,” katanya.

Dengan terpenuhinya hak para hakim secara layak, Chairul yakin kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal. Selain itu, pemenuhan hak yang layak untuk para hakim dapat memperkecil terjadinya praktek korupsi di lingkungan pengadilan.

BACA JUGA: Gaji Tak Naik Selama 12 Tahun, Ribuan Hakim Bakal Cuti Masal

Sebelumnya, beredar kabar ribuan hakim akan melakukan mogok kerja pada 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024. Aksi mogok yang dibalut cuti bersama itu dilakukan sebagai bentuk protes ke pemerintah karena dianggap belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Salah aspirasi yang dibawa para hakim dalam aksi ini yakni tunjangan dan gaji yang tidak naik selama belasan tahun. Tepatnya selama 12 tahun terakhir.

 

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Titiek Soeharto - bantuan kelompok tani jpg
Kabar Baik Nih, Titiek Soeharto Dorong Bantuan Kelompok Tani Dipercepat
Penyebab mata merah
7 Penyebab Mata Merah dan Cara Mengatasinya
Kelas berbasis kontainer
UNSIKA Luncurkan Kelas Berbasis Kontainer
Sekolah di Surabaya Jalankan Uji Coba Program Tidur Siang untuk Siswa
Sekolah di Surabaya Jalankan Uji Coba Program Tidur Siang untuk Siswa
Perguruan tinggi terbaik
ITS Tempati Posisi Perguruan Tinggi Terbaik di Bidang Logistik dan Manajemen
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Hampir Mirip, Ini Perbedaan Gejala Herpes dan Gigitan Tomcat

4

Link Live Streaming PSG vs Manchester City Liga Champions Selain Yalla Shoot

5

Kinerja APBN di Jawa Barat 2024 Surplus Rp28,79 Triliun, Penerimaan Pajak Capai Rp119,65 Triliun
Headline
Menteri ATR BPN Nusron Wahid, sertipikat SHM HGB Pagar Laut dicabut
Cacat Hukum, Nusron Cabut Sertipikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang!
Mahkamah Konstitusi - MK - Pelantikan kepala daerah terpilih
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Bersengketa Pilkada Ditunda, Tunggu Putusan MK!
Dede Yusuf - Pagar Laut - Kementerian ATR
Siapa Paling Berdosa di Kasus Pemagaran Laut? Dede Yusuf Tunjuk Hidung Kementerian ATR
Kecelakaan di Tol Cipularang KM 80 Arah Bandung 
Kecelakaan di Tol Cipularang KM 80 Arah Bandung Mobil Terjepit Truk dan Pembatas Jalan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.