JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim seluruh Indonesia.
Akan tetapi, ia turut mengingatkan Prabowo, tidak ada lagi penyelewengan di meja hijau praktik korupsi.
Kebijakan itu, menurutnya menjadi bukti Prabowo terhadap para hakim dan penegakkan hukum Indonesia.
“Sudah saatnya para hakim mendapatkan kesejahteraan yang layak agar bisa menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, tanpa tergoda oleh rayuan uang dan kepentingan,” kata Hasbi dalam keterangannya, diktuip Jumat (13/06/2025).
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para hakim agar tidak ada lagi terlibat dalam praktik-praktik korupsi.
Ia menegaskan, kenaikan gaji itu harus dibarengi dengan peningkatan moralitas dan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih.
“Kita tidak ingin lagi melihat ada hakim yang duduk di kursi pesakitan karena menyalahgunakan kewenangannya. Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan untuk bersih-bersih secara total,” katanya.
BACA JUGA:
Prabowo Anggap Kenaikan Gaji Hakim Masih Kurang hingga Soroti Ngontrak Rumah
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, sudah saatnya hakim di Indonesia mendapatkan penghargaan yang layak atas peran sentral dalam menegakkan keadilan, setelah 18 tahun lamanya tak naik gaji.
Pada agenda pengukuhan di Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Prabowo mengumumkan keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji hakim, terutama terutama bagi mereka yang berada pada jenjang paling junior hingga 280 persen.
“18 tahun hakim tidak menerima kenaikan, 3 persen pun tidak. 5 persen pun tidak. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik, yang paling junior 280 persen,” ujar Prabowo melansir Antara, Kamis (12/06/2025).
Ia menyatakan, bahwa kebijakan itu bukan bentuk pemanjaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat intergritas hukum nasional.
Prabowo juga mengutarakan kekecewaan kepada pejabat publik, yang melaku penghianatan dengan praktik korupsi dan kebohongan.
Akan tetapi, ia meyakini, dengan sistem yudikatif yang kuat dan independen, Indonesia dapat menghasilkan hukum secara adil dan menyeluruh.
“Banyak sekali mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya. Tapi jangan khawatir, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” ujarnya.
