BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Baru-baru ini viral aspirasi soal gebrakan Menteri Pendidikan baru dengan menjadikan nilai ebtanas murni (NEM) sebagai syarat masuk SMP/SMA hingga pemberlakuan kembali rapor merah.
Komisi X DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya akan mengkaji dan menanggapi soal rencana perubahan kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, Hetifah menyebut perubahan jangan bersifat asal.
“Tentu memerlukan kajian yang mendalam dari pemerintah apabila akan melakukan perubahan kebijakan. Hal yang perlu ditekankan dalam konteks ini yaitu, perubahan itu jangan sampai didasarkan atas pertimbangan ingin beda, karena ada adagium ganti Menteri ganti kebijakan,” katanya, Jumat (23/10/2024).
Komisi X DPR pun akan memanggil Kemendikdasmen terkait wacana tersebut. Namun, mereka memberi kesempatan pada Kemendikdasmen mengkaji dan merumuskan kebijakan.
“Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dengan Kemendikdasmen untuk mendengarkan penjelasannya secara langsung. Namun kami juga tetap memberikan kesempatan kepada pihak kementerian untuk melakukan kajian dan merumuskan kebijakan yang tepat, mengingat Menteri yang diangkat juga baru beberapa bekerja,” katanya.
Namun, politikus Golkar itu menegaskan, hal-hal baik yang pernah dikeluarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim perlu dilanjutkan.
“Prinsip dari kami, hal-hal baik dari periode sebelumnya perlu dipertahankan, namun apabila ada yang kurang tentu harus dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
Soal NEM dan PMM
Hetifah mengatakan, evaluasi pembelajaran alami perubahan sejak pemberlakuan NEM (Nilai Ebtanas Murni) sampai adanya ujian nasional (UN). Saat ini pun terdapat asesmen nasional.
“Seperti terkait UN, juga memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam standarisasi mutu pendidikan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan motivasi belajar siswa dan guru. Meskipun UN juga memiliki berbagai keterbatasan, namun sisi positifnya tetap penting untuk memastikan bahwa siswa di seluruh Indonesia menguasai kompetensi dasar yang diperlukan,” ujarnya.
“Dengan pengembangan dan inovasi dalam metode evaluasi, semangat positif dari Ujian Nasional dapat dipertahankan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Apakah UN akan diberlakukan Kembali, tentu ini juga memerlukan kajian khusus,” katanya.
Soal viral pemberlakuan NEM sebagai syarat masuk SMP dan SMA, Hetifah menyebut Kemendikdasmen telah mengklarifikasi. Menurutnya, Kementerian akan menyerap aspirasi dari masyarakat.
BACA JUGA: Viral Soal NEM Bakal Dihidupkan Kembali, Ini Penjelasan Kemendikdasmen
“Mengenai wacana pemberlakukan kembali NEM, Kemendikdasmen telah meresponnya bahwa itu bukan usulan dari kementerian melainkan masyarakat, dan kemendikdasmen mengambil posisi untuk menyerap seluruh aspirasi, namun belum mengambil keputusan,” katanya.
Sementara itu, soal usulan PMM, usulan itu harus dikaji lebih dalam.
“Karena beberapa platform tersebut juga ada sisi positifnya, seiring perkembangan teknologi saat ini,” ujarnya.
(Kaje/Usk)
