JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Politikus Golkar ramai-ramai membela Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di tengah ramainya isu aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Mereka seiras membela Bahlil, dengan berdalih bahwa izin tambang di kawasan tersebut, sudah ada sejak era pemerintahan Jokowi.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng salah satunya, menekankan bahwa tambang nikel berjalan sejak pertama periode pemerintahan Jokowi.
“Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain,” kata Mekeng di Jakarta, Senin (09/06/2025).
Di samping itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, bahwa izin tambang di Pulau Gag justru dikeluarkan oleh Menteri ESDM saat itu, Ignatius Jonan.
BACA JUGA:
Bahlil Diteriaki Penipu di Bandara, Kok di Pulau Gag Beda Sambutan?
Greenpeace Sebut Tambang Nikel Ancam Laut Raja Ampat, Begini Respon Bahlil
Sementara, Bahlil baru masuk ke pemerintahan tahun 2019 sebagai Kepala BKPM dan baru menjabat sebagai Menteri ESDM belakangan.
“Secara formal pemberian izin usaha pertambangan tersebut dilakukan jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM,” kata Idrus.
Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M.Sarmuji ikut membela Bahlil. Ia beranggapan, bahwa serangan kritikan yang menghujam Bahlil dari pihak yang merasa dirugikan oleh menteri.
“Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor,” kata Sarmuji.
(Saepul)
