JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengeluarkan peringatan keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilainya masih banyak menghadapi persoalan serius, mulai dari integritas hingga efisiensi pelayanan.
Purbaya menegaskan, bahwa penyimpangan di sektor kepabeanan, khususnya maraknya impor ilegal, telah memberikan tekanan besar terhadap industri nasional. Kondisi ini membuat pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk langkah ekstrem berupa pembekuan DJBC.
Menurut Purbaya, jika upaya pembenahan tak membuahkan hasil signifikan, pemerintah siap mengambil keputusan paling tegas.
“Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan dan betul-betul beku,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Opsi Merumahkan 16.000 Pegawai
Pernyataan Purbaya muncul bukan tanpa dasar. Ia menyebut bahwa jika reformasi tidak berjalan, pemerintah siap untuk merumahkan hingga 16.000 pegawai Bea Cukai. Langkah itu akan ditempuh apabila DJBC dinilai gagal memenuhi target perbaikan dan bersih-bersih internal.
Meski demikian, Purbaya menjelaskan bahwa tidak semua pegawai akan terdampak otomatis. Pemerintah akan melakukan seleksi ketat terhadap pegawai yang masih layak menjalankan tugas.
“Dalam prosesnya akan terlihat siapa yang bisa lanjut dan siapa yang tidak. Sementara yang tidak bisa mengubah diri akan saya selesaikan langsung dengan cepat,” tegasnya.
Ia menyebut, bahwa langkah selektif ini penting agar proses reformasi yang dijalankan lebih adil, terukur, dan berfokus pada peningkatan layanan publik.
Diberi Waktu Satu Tahun untuk Reformasi
Meski Presiden Prabowo Subianto telah menyinggung opsi pembekuan sebelumnya, Purbaya meminta tenggat waktu satu tahun penuh untuk melakukan proses pembenahan secara menyeluruh. Ia ingin memberi kesempatan bagi seluruh jajaran DJBC untuk menunjukkan perubahan nyata.
“Daripada langsung tutup tanpa peringatan, tentu lebih baik memberi kesempatan memperbaiki diri,” katanya.
Purbaya menganggap periode satu tahun ini cukup untuk mengukur keseriusan dan kemampuan internal DJBC dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Siap Bayar Dampak Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Ancaman Pembekuan hingga Penggantian oleh Pihak Asing
Tugas Bisa Dialihkan ke SGS
Apabila pembekuan benar-benar dilakukan, Purbaya mengungkapkan bahwa fungsi kepabeanan dan pengawasan impor dapat dialihkan kepada Societe Generale de Surveillance (SGS), perusahaan asal Swiss yang berpengalaman dalam inspeksi dan verifikasi barang. SGS juga pernah menangani tugas serupa pada masa lalu.
Opsi pengalihan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ragu mencari alternatif lembaga lain bila DJBC dianggap gagal melaksanakan tugas strategisnya.
Pernyataan ini bukan kali pertama disampaikan. Pada akhir November 2025, Purbaya juga telah melontarkan ancaman pembekuan sebagai bentuk tekanan moral agar pejabat dan pegawai Bea Cukai melakukan pembenahan serius.
Kini, ia kembali mempertegas sikap pemerintah: reformasi harus berjalan, dan tidak ada toleransi bagi praktik yang menghambat pelayanan maupun merugikan negara.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS,” pungkas Purbaya.
(Dist)
