BEKASI,TEROPONG MEDIA.ID – Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh puskesmas setelah muncul dua kasus yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemberian obat kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga dan dugaan kesalahan pemberian vaksin di Puskesmas Bintara Jaya. Desakan tersebut disampaikan agar mutu pelayanan kesehatan di Kota Bekasi semakin terjamin dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, keselamatan pasien merupakan prioritas utama sehingga diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kerja maupun kinerja tenaga kesehatan.
“Apapun alasannya, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kesehatan dan langkah tegas kepada pihak yang terbukti lalai. Pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan masyarakat sehingga tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian,” ujarnya.
Selain evaluasi terhadap tenaga kesehatan, DPRD juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal di seluruh puskesmas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pelayanan, mulai dari pengelolaan obat hingga pemberian imunisasi, berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menilai dua kasus yang terjadi harus menjadi peringatan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Ia meminta Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap seluruh puskesmas agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurutnya, untuk dugaan pemberian obat kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga, diperlukan evaluasi yang lebih tegas terhadap sistem pengawasan di tingkat puskesmas. Sementara pada kasus dugaan kesalahan pemberian vaksin, DPRD menyerahkan proses penanganan kepada Dinas Kesehatan yang telah mengambil langkah pembinaan terhadap tenaga kesehatan terkait.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menyatakan kedua kasus tersebut telah menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya. Dinas Kesehatan telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya menarik tenaga kesehatan yang terlibat untuk menjalani pembinaan, berkoordinasi dengan tim ahli terkait kasus vaksinasi, melakukan audit terhadap kasus obat kedaluwarsa, serta memeriksa kembali stok obat di seluruh puskesmas.
DPRD Kota Bekasi berharap evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus yang telah terjadi, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dengan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional, kualitas pelayanan di seluruh puskesmas diharapkan semakin meningkat dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
