BEKASI, TEROPONGMEDIA.ID – Kegiatan reses dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Bagi Anggota DPRD Kota Bekasi Wildan Fathurrahman, agenda tersebut bukan sekadar menyerap usulan, tetapi menjadi awal perjuangan untuk memastikan setiap aspirasi warga mendapat tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Dalam reses yang digelar di RW 05, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, berbagai persoalan mengemuka. Warga menyampaikan harapan agar bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi sampah ditingkatkan, program beasiswa bagi pelajar kurang mampu di madrasah diperluas, hingga penyediaan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum di lingkungan mereka.
Wildan menegaskan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah yang berwenang menangani. Langkah tersebut dilakukan agar setiap aspirasi memiliki jalur tindak lanjut yang jelas dan peluang realisasi yang lebih besar.
Menurutnya, usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara aspirasi yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar tetap memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat tidak berhenti setelah masa reses selesai. Ia akan terus mengawal program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan peran generasi muda, serta pembangunan infrastruktur lingkungan.
Di bidang pendidikan, Wildan mendorong perluasan akses beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu agar kesempatan memperoleh pendidikan yang layak semakin terbuka. Sementara di sektor kesehatan, ia berharap pelayanan publik semakin mudah dijangkau masyarakat tanpa hambatan.
Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas sosial yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah Bantargebang.
Penguatan UMKM pun menjadi salah satu fokus karena diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal.
Wildan berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin sehingga berbagai persoalan di lingkungan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila dirancang berdasarkan kebutuhan riil yang disampaikan langsung oleh warga.
“Setiap aspirasi memiliki nilai penting dan akan kami perjuangkan melalui mekanisme yang sesuai. Tugas kami bukan hanya mendengar, tetapi juga mengawal agar usulan masyarakat benar-benar memperoleh tindak lanjut,” tegasnya.
